CERDIKINDONESIA - Pekan ini dihebohkan dengan pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang sempat menurunkan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq.
Baca Juga: Jangan Ikuti Pemimpin yang Jual TNI Ungkap Gatot Nurmantyo, Pangdam Jaya: Kalau Perlu, FPI Bubarkan
Tidak cuma itu, Ironisnya Pangdam Jaya tersebut meminta supaya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan saja.
Ditambah lagi, aksi TNI mendatangkan markas FPI dengan membawa tank TNI lengkap.
Baca Juga: Jusuf Kalla Dituding Dalang Dibalik Kembalinya Habib Rizieq ke Indonesia
Atas sikap Pangdam Jaya tersebut, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut memberikan komentar.
Komentar tersebut dihimpun dari Video di Aswaja TV. Mantan Panglima TNI tersebut tampil dengan Ustadz Abdul Somad.
Ia langsung memberikan komentar pedas atas atas Pangdam Jaya itu.
Baca Juga: Geger Prabowo Subianto Bakal Di-reshuffle Presiden Jokowi, Gerindra: Tidak Benar Itu
Dalam video yang berdurasi 18 menit 45 detik, Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral, termasuk Polri.
Ia menjelaskan bahwa apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Prabowo Subianto Dihubungi Menteri Pertahanan Jepang, Bahas Keamanan Laut Cina Selatan
“Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini,” kata Gatot dikutip dari Youtube pada Selasa, 24 November 2020.
Ia mengklaim sebagai orang paling tertua dari aparat TNI, mengingatkan TNI harus netral.
"Kalau ada pimpinan-pimpinan TNI diwilayah ini, yang mengajak tidak netral membantu salah satu. Maka itu adalah penghianat" ujar Gatot, dalam video aswaja yang bertema "Tamparan keras Jenderal Gatot Nurmantyo Kepada Pangdam Jaya yang Ingin Bubarkan FPI.
Baca Juga: Prabowo dapat Telepon dari Menhan AS, Bahas Kerja Sama Pemulangan Jenazah Tentara Perang Dunia II
Sebelumnya, Pangdam Jaya mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Termasuk kelompok ormas Islam sekalipun, lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di republik ini.
"Siapa pun di republik ini, ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar, tidak ada itu. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI Bubarkan saja,” kata Pangdam akhir pekan lalu.***