CERDIKINDONESIA - Pekan ini dihebohkan dengan pernyataan Pangdam Jaya, Mayjen Dudung Abdurachman yang sempat menurunkan baliho pimpinan Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq.
Tidak cuma itu, Ironisnya Pangdam Jaya tersebut meminta supaya Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan saja.
Baca Juga: Geger Prabowo Subianto Bakal Di-reshuffle Presiden Jokowi, Gerindra: Tidak Benar Itu
Ditambah lagi, aksi TNI mendatangkan markas FPI dengan membawa tank TNI lengkap.
Atas sikap Pangdam Jaya tersebut, Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo ikut memberikan komentar.
Komentar tersebut dihimpun dari Video di Aswaja TV. Mantan Panglima TNI tersebut tampil dengan Ustadz Abdul Somad.
Baca Juga: Prabowo Subianto Dihubungi Menteri Pertahanan Jepang, Bahas Keamanan Laut Cina Selatan
Ia langsung memberikan komentar pedas atas atas Pangdam Jaya itu.
Dalam video yang berdurasi 18 menit 45 detik, Gatot mengingatkan para prajurit TNI harus netral, termasuk Polri.
Ia menjelaskan bahwa apabila ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah yang mengajak tidak netral, membantu salah satu, maka disebut pengkhianat dan pelacur politik yang menjual institusi untuk kepentingan pribadi.
Baca Juga: Program Rahasia AS, Aksi Kopassus di Timor Leste dan Prabowo Subianto
“Pemimpin-pemimpin seperti ini suatu saat rela mengorbankan nyawa anak buah untuk kepentingan pribadi. Saya ingatkan ini,” kata Gatot dikutip dari Youtube pada Selasa, 24 November 2020.
Baca Juga: Prabowo Dikejar Banyak Negara, Menteri Pertahanan AS Tiba-Tiba Telepon
Ia mengklaim sebagai orang paling tertua dari aparat TNI, mengingatkan TNI harus netral.
"Kalau ada pimpinan-pimpinan TNI diwilayah ini, yang mengajak tidak netral membantu salah satu. Maka itu adalah penghianat" ujar Gatot, dalam video aswaja yang bertema "Tamparan keras Jenderal Gatot Nurmantyo Kepada Pangdam Jaya yang Ingin Bubarkan FPI.
Baca Juga: #Perang TNI VS FPI, Netizen: Dimana Menhan Prabowo
Sebelumnya, Pangdam Jaya mengatakan setiap orang yang tinggal dan hidup di negara Republik Indonesia harus mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang ada.
Termasuk kelompok ormas Islam sekalipun, lanjutnya, harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku di republik ini.
"Siapa pun di republik ini, ini negara hukum, maka semua harus taat kepada hukum. Pasang baliho ada aturannya, ada bayar pajaknya. Jangan seenaknya sendiri, seakan-akan paling benar, tidak ada itu. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI Bubarkan saja,” kata Pangdam akhir pekan lalu.***