CERDIK INDONESIA - Calon Presiden AS terpilih, Joe Biden, memuji peran lanjutan Kamala Harris di Panel intelijen Senat sebagai kabar baik untuk proses transisi yang tersendat.
Sementara Biden sendiri dilarang menghadiri rapat tingkat tinggi.
“Kabar baiknya di sini adalah kolega saya masih di komite intelijen. Jadi, dia mendapat pengarahan intelijen, saya tidak,” kata Biden.
Hampir dua minggu setelah warga Amerika melakukan pemungutan suara untuk memilih presiden berikutnya, transisi tetap dalam ketidakpastian karena Presiden Donald Trump terus memperjuangkan hasil pemilihan, mengejar tantangan hukum yang berusaha untuk membatalkan hasil di beberapa negara bagian.
Meskipun sejumlah gugatan telah diajukan oleh tim kampanye Trump dan Partai Republik lainnya sejak 3 November 2020, belum ada yang memperlihatkan kemenangan signifikan untuk Trump atau bukti kuat untuk mendukung klaim berulangnya tentang penipuan pemilih yang meluas.
Baca Juga: Breaking News! Pasukan Khusus AS Beli Data Pribadi untuk Lancarkan Operasi Militer Luar Negeri
Sejak Trump menolak untuk menyerah dan Electoral College belum mengesahkan penghitungan suara akhir, transfer kekuasaan terjebak dalam kemacetan, yang berarti bahwa Biden tidak memiliki akses ke pengarahan intelijen tingkat tinggi yang biasanya diberikan kepada presiden terpilih.
Untuk menerima pengarahan, Administrasi Layanan Umum harus secara resmi mengakui pemenang. Kepala GSA Emily Murphy belum mengumumkan Biden sebagai pemenang pada pemilu 2020.
Sejumlah Senat Republik telah bergabung dengan tuntutan Biden untuk menerima pengarahan, termasuk Lindsey Graham (South Carolina), sekutu setia Trump, Chuck Grassley (Lowa), John Thune (South Dakota) dan John Cornyn (Texas).
Baca Juga: Breaking News, Joe Biden Pidato Pertama Kali Sebagai Presiden AS 2020 Terpilih
Senator Susan Collins dari Maine, yang bersama Cornyn duduk di Komite Intelijen Senat, bersikeras bahwa pengarahan untuk Biden harus segera dimulai.
“Itu sangat penting. Ini mungkin bagian paling penting dari transisi, "kata Collins.
Sementara, Trump diperbolehkan untuk mengejar upaya hukum jika dia yakin ada penyimpangan, tetapi tuntutan hukum itu tidak boleh menunda transisi. ***