Network
Dilakukan juga digitalisasi atau e-office yang sudah merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan ZI.
“Kami melakukan peremajaan-peremajaan dari sistem informasi yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet dan juga website kami dalam upaya untuk menyebarluaskan capaian-capaian pemerintah yang salah satunya melalui Sidang Kabinet maupun Rapat Terbatas. Alhamdulillah kami mendapatkan anugerah keterbukaan informasi publik, Sekretariat Kabinet sebagai badan publik menuju informatif,” jelasnya.
Ketiga, pada sistem manajemen ASN, Kedeputian DKK telah mengembangkan kapasitas pegawai melalui diklat-diklat yang memiliki keterkaitan atau kesesuaian dengan tugas fungsi yang dimiliki.
Telah dibangun dan diimplementasikan juga Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg).
“Kami memberikan juga reward dan punishment bagi unit kerja, khususnya yang ada di lingkungan Sekretariat Kabinet, khususnya lagi di Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet,” kata Thanon.
Keempat, pada penguatan akuntabilitas kinerja, telah disusun Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2020-2024, perjanjian kinerja bagi seluruh pejabat, dan juga laporan kinerja.
Kelima, area penguatan pengawasan. Disampaikan Thanon, bisnis proses yang ada di Kedeputian DKK sifatnya adalah black box (sangat tertutup), namun pihaknya ingin melakukan perubahan-perubahan agar proses black box tersebut dapat mengalami keterbukaan.
“Kenapa keterbukaan itu penting? Karena transparansi apa yang dilakukan oleh Kedeputian Dukungan Kerja Kabinet harus diketahui baik itu di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal,” ujarnya.
Terakhir, kualitas pelayanan publik. Kedeputian DKK menetapkan maklumat pelayanan dari tiga standar pelayanan yaitu permohonan penjadwalan, permohonan dari hasil salinan risalah, dan permohonan informasi hasil peliputan.
