Kemenpan RB Evaluasi Pembangunan ZOna Integritas, Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tujuannya

- 29 Oktober 2020, 06:15 WIB
Tim penilai Kemenpan RB diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat berkunjung ke Balaikota Bogor, Senin, 10 Agustus 2020. Pasalnya, Kota Bogor akan dijadikan pilot project pelayanan publik kelompok rentan.
Tim penilai Kemenpan RB diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Ade Sarip Hidayat saat berkunjung ke Balaikota Bogor, Senin, 10 Agustus 2020. Pasalnya, Kota Bogor akan dijadikan pilot project pelayanan publik kelompok rentan. /Iyud Walhadi/Prokompim

 

Juga dalam mengoordinasikan naskah dokumen kepresidenan dan juga kenegaraan serta pelaksanaan penerjemahan bagi Presiden, Wakil Presiden, serta di lingkungan Sekretariat Kabinet.

 

Stakeholders kami dari sisi eksternal tentu Bapak Presiden dan juga Bapak Wakil Presiden serta para menteri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian, pejabat eselon I di seluruh kementerian dan lembaga, duta besar, konsul jenderal, para sespri, ajudan dari kementerian/lembaga dan tentu juga masyarakat yang paling penting. Kemudian dari sisi internal stakeholders kami tentu Sekretaris Kabinet dan juga Wakil Sekretaris Kabinet serta para pejabat eselon I, eselon II di lingkungan Sekretariat Kabinet,” terang Thanon.

Dijelaskan Thanon, dalam upaya membangun Zona Integritas yang telah dicanangkan sejak tahun 2016 lalu, Sekretariat Kabinet telah melakukan membangun enam area, meliputi manajemen perubahan, penataan tata laksana, sistem manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, serta penguatan kualitas pelayanan publik.

Yang pertama, pada area manajemen perubahan,  telah dibentuk sebuah tim kerja yang didorong dan difokuskan membuat rencana kerja mencapai ZI WBK/WBBM.

 

“Kami membentuk atau memilih agen-agen perubahan dari masing-masing Asdep (Asisten Deputi), di mana 4 orang terpilih menjadi agen perubahan. Kami juga melakukan monitoring serta evaluasi dari pembangunan zona integritas itu sendiri,” terangnya

Kedua, penataan tata laksana, yang diawali dengan penyusunan dan juga penetapan SOP Sekretariat Kabinet dan juga SOP di lingkungan Kedeputian DKK.

 

Halaman:

Editor: Shela Kusumaningtyas


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x