Network
"Sifat pengelolaan pandemi (COVID-19) di Jabar memiliki lima prinsip yang dijalankan," kata Kang Emil.
Prinsip yang pertama adalah proaktif. Kang Emil berujar, Jabar menerapkan pemerintahan yang proaktif karena wilayah Indonesia sangat besar sehingga pemerintah daerah harus mampu membuat keputusan secara cepat.
Kedua, transparan. Di Jabar, keterbukaan informasi salah satunya dilakukan melalui aplikasi Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar).
Ketiga, Jabar menggunakan scientific leadership sehingga setiap keputusan dibuat berdasarkan masukan para ahli.
Keempat, inovatif. Kang Emil menjelaskan, Jabar mampu menggerakkan seluruh industri untuk fokus melawan pandemi, antara lain dengan adanya fasilitas waste management untuk limbah COVID-19 hingga membuat ventilator dan Alat Pelindung Diri (APD).
Prinsip kelima adalah kolaborasi dengan berbagai pihak atau institusi sebagai salah satu kunci penanganan pandemi COVID-19 di Jabar secara cepat dan tepat.
Adapun saat ini, pengetesan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) yang dilalukan di Jabar sudah memenuhi standar WHO yakni terhadap 1 persen dari total populasi.
Berdasarkan data Pusat Informasi dan Koordinasi COVID-19 Jabar (Pikobar) hingga Selasa (20/10) pukul 21:00 WIB, terdapat 502.993 tes PCR di Jabar. Merujuk Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jabar, total penduduk Jabar per 2019 adalah 49,3 juta jiwa.
Sementara itu, guru besar Universitas Indonesia (UI), Prof. Dr. dr. Akmal Taher, SpU(K) mengatakan akan mengusulkan pelaksanaan tracing dan testing di puskesmas.
Ia mencontohkan, puskesmas memiliki peran krusial dalam penanganan pandemi COVID-19 di Thailand. Akmal mengatakan, Thailand memiliki sekitar 10 ribu puskesmas untuk 70 ribu penduduk. Sementara Indonesia memiliki 10.300 puskesmas untuk 260 juta penduduk.
