Network
CerdikIndonesia - Pandemi Covid-19 berdampak pada seluruh sektor masyarakat, termasuk juga untuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) khusus untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun dari total anggaran penanganan PEN sebesar Rp695,20 triliun di 2020. Program PEN tersebut masih akan berlanjut hingga 2021 mendatang.
Baca Juga: Sejumlah Calon Kepala Daerah Patuhi Protokol Kesehatan Selama Kampanye, Kemendagri Apresiasi
Berbagai program PEN terus digulirkan, salah satunya dengan membidik peran dan potensi petani, nelayan, pembudidaya ikan, serta pelaku UMK. Di sini, pemerintah melakukan Sinergitas Program Pemberdayaan Sertipikat Hak Atas Tanah (SHAT), dengan memberi bantuan yang akan dapat menunjang produktivitas mereka.
Baca Juga: Antisipasi Bencana Hidrologi, Langkah Kemenhub: Memetakan Bandara Rawan Tsunami Salah Satunya
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menjelaskan bahwa melalui Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT ini, pemerintah berkomitmen mengoptimalkan penggunaan SHAT. “Salah satunya sebagai agunan untuk mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR),” katanya saat acara Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT Masyarakat bagi Pelaku UMK, Petani, Nelayan, dan Pembudidaya Ikan, di Kabupaten Garut, Senin (12/10).
Baca Juga: Kemdikbud Kembali Buka Seleksi Guru Penggerak, Catat Tanggal Pendaftarannya!
Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT ini diselenggarakan di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta melalui kerja sama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Kabupaten Garut, dengan lembaga keuangan penyalur KUR seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, BJB, BRI Syariah, dan BNI Syariah.
Baca Juga: Lirik Lagu Volcano dari NCT U dari Album Resonance Pt. 1
Kegiatan ini didasarkan pada Memorandum of Understanding (MoU) Pemberdayaan SHAT yang telah ditandatangani 27 November 2017 oleh Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri, Menteri Koperasi dan UKM, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Kemudian, MoU ini diturunkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemberdayaan SHAT yang telah ditandatangani oleh para Eselon 1 terkait, diketahui oleh Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian.
Baca Juga: Chen EXO Ucapkan “Hello” Dalam MV Teaser
Acara yang diselenggarakan di Taman Teknologi Pertanian, Cikajang, Kabupaten Garut ini terdiri atas: (1) Penyaluran KUR bagi petani dan pembudidaya ikan oleh 6 lembaga penyalur KUR (BRI, BNI, Bank Mandiri, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BJB) bagi penerima SHAT; (2) Pemberian bantuan oleh tiga Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Pertanian, seperti bantuan benih sayuran kepada beberapa kelompok tani oleh Ditjen Hortikultura, lalu bantuan bibit padi, jagung, dan kedelai oleh Ditjen Tanaman Pangan, serta bantuan sarana-prasarana Pengembangan Perbenihan Kentang (Program Upland) oleh Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian.
Baca Juga: Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Terorganisir dan Telah Direncanakan!
(3) Penyerahan bantuan paket benih dan pakan ikan nila kepada kelompok nelayan budidaya oleh Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan; serta (4) Pemberian bantuan hibah produktif kepada 100 orang calon penerima (sebanyak Rp2,4 juta untuk masing-masing) oleh Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM.
KUR untuk Penerima SHAT
Iskandar menyampaikan bahwa nilai total KUR yang disalurkan oleh 6 lembaga penyalur KUR bagi penerima SHAT di Kabupaten Garut sampai 12 Oktober ini mencapai Rp8,94 miliar kepada 409 debitur KUR. Sedangkan, penyaluran KUR kepada penerima SHAT secara nasional, baik petani maupun pembudidaya ikan, yaitu sebanyak Rp48,07 miliar kepada 1.344 debitur KUR.
“Diharapkan penyaluran KUR kepada petani maupun pembudidaya ikan pemilik SHAT tersebut ke depannya dapat diperluas dengan penyaluran KUR dari 39 Penyalur KUR lainnya,” tuturnya.
Total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp130,91 triliun untuk sekitar 3,85 juta debitur, sehingga total outstanding KUR sejak Agustus 2015 sebesar Rp188,68 triliun, dengan NPL terjaga di angka 0,84%.
Khusus Provinsi Jawa Barat, total realisasi KUR dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp16,65 triliun (12,72% terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 563.440 debitur.
Sementara, realisasi KUR Kabupaten Garut dari Januari sampai 8 Oktober 2020 telah mencapai Rp873,7 miliar (0,67% terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 31.384 debitur. Adapun KUR Kabupaten Garut yang disalurkan untuk sektor pertanian dan perikanan telah mencapai Rp113,7 miliar (0,09% terhadap total penyaluran KUR nasional) dan diberikan kepada 6.774 debitur, untuk periode Januari sampai 8 Oktober 2020.
Kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19 berupa pemberian tambahan subsidi bunga KUR sebesar 6% sampai Desember 2020, sehingga suku bunga KUR tahun 2020 menjadi 0% untuk semua jenis skema KUR (KUR Super Mikro, KUR Mikro, KUR Kecil, KUR Khusus, dan KUR TKI).
“Bentuk dukungan pemerintah terhadap UMKM selanjutnya yaitu dengan membuat skema KUR baru, yaitu KUR Super Mikro. Sasaran utamanya ialah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif,” terang Iskandar.
Baca Juga: Banjir Ucapan Ulang Tahun ke-25, Jimin Tulis Pesan Terima Kasih Kepada Para Army
Sinkronisasi Data oleh Pokja Lintor
Salah satu agenda kerja Kelompok Kerja Lintas Sektoral (Pokja Lintor) pusat adalah melakukan sinkronisasi data pemberdayaan SHAT dari seluruh sektor usaha. Dari proses tersebut, telah diperoleh sebanyak 14,4 juta data berdasarkan nama dan alamat dari lintor.
Dari jumlah itu, sebanyak 11,6 juta data lintor masih dalam proses integrasi, kemudian sisanya 2,8 juta telah diintegrasikan, dan terindentifikasi masih ada 1,37 juta data pemberdayaan yang belum memiliki sertipikat. Data ini dapat didorong untuk menjadi CP/CL penerima sertipikat SHAT dari masing-masing lintor (asset reform).
Jadi, piloting Sinergitas Program Pemberdayaan SHAT di Kabupaten Garut diharapkan dapat menggerakkan sektor riil di sana, sehingga akan membantu mengungkit perekonomian di sisa tahun 2020.
Baca Juga: Ini Tanggapan Mahfud MD Soal Demo Tolak UU Cipta Kerja, Ini Terorganisir dan Telah Direncanakan!
“Memicu peningkatan sinkronisasi data itu merupakan kunci terlaksananya pemberdayaan SHAT, dan akan dapat mendorong pelaksanaan pemberdayaan SHAT di daerah-daerah lain nantinya,” pungkas Iskandar.
Turut hadir dalam acara ini melalui daring yaitu Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra; sedangkan yang hadir secara langsung yakni Bupati Garut Rudy Gunawan; Direktur Utama Askrindo Dedy Sunardi; perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian; Kementerian Koperasi dan UKM; serta Pimpinan Wilayah BRI, Bank Mandiri, BNI, BRI Syariah, BNI Syariah, BJB, dan Jamkrindo.
