Network
CerdikIndonesia - PT. Bio Farma harus segera membayar sebesar Rp 24 triliun kepada perusahaan Sinovac asal China sebagai bentuk kelanjutan kerja sama pengadaan vaksin di Indonesia. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Pemerintah segera menyiapkan anggaran tersebut, mengingat mendesaknya kebutuhan vaksin Covid-19 di Indonesia.
Baca Juga: Najwa Shihab Wawancarai Kursi Kosong, Pertama di Indonesia, Lumrah di Luar Negeri, Mana Saja?
“Pemerintah harus menyelesaikan pembayaran agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan. Ini untuk jaminan keselamatan rakyat, jadi harus diprioritaskan. Jangan sampai Pemerintah bisa menyuntik PT. BPUI untuk Jiwasraya sebesar Rp2 0 triliun, tapi untuk kepentingan kesehatan justru belum disiapkan,” kata Netty dalam siaran persnya, baru-baru ini.
Baca Juga: Ketua Baleg DPR RI Pastikan Hak Cuti Tidak Dihapus di RUU Cipta Kerja, Bagaimana Penjelasannya?
Netty juga mendesak Pemerintah agar segera menyusun dan mengesahkan Perpres vaksinasi agar proses vaksinasi dapat segera diimplementasikan. "Lahirnya Perpres vaksin sangat mendesak, agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan terhadap 170 juta rakyat Indonesia. Apalagi presiden sudah memberikan instruksi bahwa Perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin pekan lalu,” kata Netty.
"Jangan sampai yang terjadi adalah proses yang berlarut-larut dan tidak pasti. Karena rakyat sedang menanti langkah konkret pemerintah dalam menangani Covid-19. Pemerintah dalam hal ini Kemenkes yang seharusnya menjadi leading sektor harus bisa bergerak cepat dan jangan 'lola', karena sampai saat ini setiap harinya kasus positif baru terus memecahkan rekor," tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Baca Juga: Usai Karantina Covid-19, Donald Trump Tetap Tak Mau Kenakan Masker, Apa Alasannya?
Netty juga meminta Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin. Menurut standar WHO, setidaknya 70 persen penduduk atau sekitar 170 juta orang Indonesia harus divaksin sebanyak dua kali penyuntikan. "Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air," ujarnya.
