Network
CerdikIndonesia - Presiden Jokowi kini menjadi pembicaraan dimata media asing, salah satunya Time yang sorot tentang "Indonesia's President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope-His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy".
Dulu, media asing Time memuat wajah Presiden Jokowi dengan tulisan "A New Hope" pada tahun 2014.
Kini, media asing itu mengkritik demokrasi selama kepemimpinan 10 tahun Presiden Jokowi di Indoneisa.
Media asing itu sorot program Presiden Jokowi yang memindahkan ibu kota negara ke ibu kota baru di Pulau Kalimantan.
"Namun seiring dengan berlalunya dekade pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru kemunduran demokrasi," sebut media itu, dimuat dalam media sosial Instagramnya @TIME.
"Bahkan inisiatif puncaknya, yang dimaksudkan sebagai monumen besar warisannya- pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara, untuk menggantikan ibu kota yang ada di Jakarta yang akan dimulai pada tahun depan- tampaknya merupakan perwujudan dari kemunduran tersebut," tulisnya.
Baca Juga: Jokowi Suguhkan Ayam Kodok Hingga Es Laksamana Mengamuk pada Anies, Ganjar dan Prabowo
"Namun implikasi yang lebih berbahaya di mana para pengamat memperingatkan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru yang terletak ratusan mil jauhnya dari Jakarta dan akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, yang akan menonjolkan di negara yang saat ini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia," tulisnya.
Dalam artikel media asing Times itu, Ian Wilson dosen pakar senior politik Indonesia di Universitas Murdoch Australia.
Dia menyebutkan kegagalan Presiden Jokowi berturut-turut dalam melakukan perpindahan Jakarta dan mengelolanya.
"Ini benar-benar mencerminkan rencana pelarian dari kegagalan pemerintahan berturut-turut di Jakarta dalam menangani dan mengelola permasalahan Jakarta," muat TIMEmengutipnya.
"Masalah Jakarta akan tetap ada, seperti apapun Nusantara," imbuhnya.
"Menurut saya, tidak jujur jika mengatakan bahwa Nusantara akan membantu menyelesaikan permasalahan Jakarta. Hal ini hanya akan menyelesaikan masalah sejauh para politisi tidak lagi merasakan kewajiban untuk berurusan dengan mereka atau bahkan berbicara dengan mereka."
***
