Network
Taufik pun menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah mitigasi untuk mengatasi peluang adanya badai PHK tersebut.
Menurut UU 24 Tahun 2007, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Yang tujuannya adalah Mengurangi dampak yang ditimbulkan, khususnya bagi penduduk.
Beberapa langkah mitigasi itu di antaranya adalah mengurangi upah dan fasilitas pekerja yang menduduki jabatan level atas, seperti manajer dan direktu
Lebih lanjut, Taufik pun menjelaskan akan membatasi jam kerja dan dimungkinkan pula untuk menghapus sistem kerja lembur.
Baca Juga: Bocoran Soal, Berikut Soal dan kunci jawaban Pada Seleksi Pendaftaran CPNS Formasi Guru 2022
"Kemudian meliburkan atau merumahkan pekerja atau buruh secara bergilir untuk sementara waktu, tidak memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya, memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi persyaratan," ujarnya.
"Yang harus diantisipasi adalah ketika perusahaan sudah membuat banyak produk, ternyata mitra dagang memutuskan untuk mengurangi permintaan. Maka perusahaan akan melakukan efisiensi dengan cara PHK, ini yg harus di wanti-wanti," ujarnya.
Permasalahan ini semoga bisa di selesaikan dengan baik untuk pihak perusahaan dan pihak Buruh agar dapat lebih meminimalisir suatu kerugian dari kedua belah pihak.***
