Network
CerdikIndonesia - Diskusi panel tingkat tinggi tentang peluang reformasi kebijakan untuk mewujudkan keragaman dan inklusi berlangsung di Pra-KTT Y20 Keempat di Manokwari, Papua Barat, pada hari Sabtu.
Delegasi Y20 nantinya akan menyampaikan komunike, serangkaian rekomendasi kebijakan yang membahas keragaman dan inklusi, antara lain, kepada para pemimpin G20.
Pembuat kebijakan dan praktisi di panel tingkat tinggi baru-baru ini mendorong kaum muda untuk berpartisipasi dalam kepresidenan G20 Indonesia.
Baca Juga: Waduh Gawat! Pemerintah Memperkirakan Gelombang Subvarian Baru Omicron Melonjak pada Juni, Juli
Antara lain dengan bekerja sama dengan Tourism Working Group (TWG) G20 yang dipimpin Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
Pada panel tingkat tinggi, Menteri Pariwisata Sandiaga Uno mengatakan dia terbuka untuk bekerja dengan pemuda untuk meningkatkan pariwisata Indonesia.
Masukan kaum muda membawa bobot, terutama karena milenium dan Gen Z mencapai sekitar 55 persen dari populasi Indonesia, menurut Sandiaga.
“Jika kita ingin relevan di TWG, kita perlu terlibat dengan pikiran-pikiran muda yang sangat progresif, kreatif, dan inovatif untuk memberikan masukan dan ide kepada kita.
Kita perlu beradaptasi, berinovasi, berkolaborasi agar kita bisa pulih bersama, pulih lebih kuat, dan yang paling pasti, pulih lebih baik," kata Sandiaga dalam konferensi tersebut.
Baca Juga: Meski Tuai Pro Kontra, Zulkifli Jadi Pimpinan Partai ke-4 Masuk Kabinet Jokowi
Co-sherpa G20 Indonesia Dian Triansyah Djani menyampaikan harapan pemerintah agar Kepresidenan G20 akan membuahkan hasil yang konkrit, termasuk memastikan pemulihan yang inklusif dari pandemi Covid-19.
“Presiden menginginkan hasil nyata dalam bentuk proyek dan inisiatif. Di sinilah pemuda dapat memainkan peran penting sebagai katalisator tindakan bagi para pemimpin G20. Anda dapat menemukan ide, memulai program, dan kolaborasi, antara lain,” kata Dian.
"Buku Putih Y20 membahas empat isu prioritas, termasuk keragaman dan inklusi. Pertanyaannya adalah bagaimana menerjemahkannya ke dalam program dan proyek yang konkret," tambahnya.
Jaleswari Pramodhawardani dari Kantor Staf Kepresidenan berbagi pemikirannya tentang bagaimana delegasi pemuda dapat memastikan bahwa rekomendasi kebijakan mereka tidak hanya dapat ditindaklanjuti tetapi juga didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia.
Menurut Jaleswari, penting bagi pemuda untuk memahami prinsip persatuan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pemuda juga harus mampu memberikan kritik yang membangun dan konsisten mengadvokasi perlindungan HAM.
“Saya mendorong generasi muda untuk percaya diri dalam menyampaikan rekomendasi dan kritik kebijakan yang didukung oleh analisis yang mendalam. Kritik konstruktif tidak hanya bagian dari proses demokrasi, tetapi juga sebagai pengingat kepada pemerintah untuk melanjutkan upayanya membawa bangsa ke arah yang lebih baik. kemakmuran,” kata Jaleswari.
Pendiri Wahid Institute Yenny Wahid menyoroti kreativitas dan kepedulian para pemuda terhadap masyarakat. Berbeda dengan generasi tua, generasi muda lebih inovatif dalam memanfaatkan sumber daya yang ada seperti media sosial atau platform lainnya, menurut Yenny.
Baca Juga: Waduh Gawat! Pemerintah Memperkirakan Gelombang Subvarian Baru Omicron Melonjak pada Juni, Juli
Pemuda memiliki kekuatan, keinginan, pengetahuan, dan keahlian untuk mendorong reformasi kebijakan keragaman dan inklusi yang lebih inklusif. Pra-KTT Y20 Keempat melihat partisipasi dari puluhan delegasi muda dari dalam dan luar negeri. Ini juga menandai pertama kalinya Y20 membahas keragaman dan inklusi sebagai jalur kebijakan yang berdiri sendiri.
Diskusi Pra-KTT Y20 Keempat akan fokus pada dua subtema: pendidikan inklusif dan ekonomi kreatif.
