Network
CerdikIndonesia - Kementrian Pariwisata Ekonomi kreatif (Kemenparekraf) bersama pusat study Pariwisata Universitas Gajah Mada melakukan diskusi terpumpun melalui virtual conference (meeting zoom), Selasa, 11 Mei 2021 untuk penilaian dan pengkajian secara cepat permasalahan yang terjadi di Kawasan Danau Toba dalam pola kerja Destination Management Organization - Destination Governance (DMO - DG).
FGD (forum grup discussion) atau diskusi terpumpun melalui meeting zoom ini dihadiri sebanyak 30 peserta dari pelaku dan penggiat wisata, Dinas Pariwisata, komunitas dan asosiasi pariwisata di kawasan Danau Toba serta hadir juga akademisi dari UGM.
Baca Juga: Keren! Menggali Potensi Pariwisata Di Pedesaan Jawa Barat Simak Penjelasannya
Sebelumnya disampaikan Prof Janianton Damanik bahwa DMO-DG hadir sudah lama dan telah dirancang berdasarkan Metode dalam program tata kelola destinasi pariwisata (TKDP) yang diterapkan sejak tahun 2010, ada 16 kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) dan dari 16 KSPN itu dibagi menjadi 4 cluster yaitu cluster marine, cluster ecotourism, cluster geotourism, dan cluster heritage.
Namun sejak tahun 2014 pihak Akademisi UGM mendorong revitalisasi DMO untuk 5 Destinasi Super prioritas agar lebih akseleratif, termasuk di Danau Toba.
"DMO-DG bukan suatu lembaga tandingan dari BPODT, Dinas Pariwisata, atau asosiasi pariwisata lainnya, namun suatu wadah untuk menyatukan seluruh stakeholder di tujuh kabupaten agar bisa menjadi tim dan berkolaborasi demi satu nama dan suksesnya pariwisata yaitu Danau Toba," ungkap Prof. Damanik saat membuka forum diskusi.
Baca Juga: Batam Usahakan Kebangkitan Pariwisata Awal 2021
Selanjutnya Pembagian tata kelola DMO dimaksudkan sebagai akselerasi dan kordinasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan, integrasi ekosistem, dan penguatan co-creation system dalam pariwisata sehingga nilai daya tarik, daya saing, dan keberlanjutan di destinasi wisata dapat terwujud di Danau Toba.
DMO merupakan entitas organisasi atau wadah terdepan yang dapat mencakup otoritas, pemangku kepentingan, professional dan menfasilitasi kemitraan dan stakeholder menuju visi dan misi destinasi secara kolektif.
Struktur dan fungsi DMO dapat bervariasi sesuai dengan kebutuhan destinasi. Aktifitas DMO dibagi dalam dua fungsi utama yaitu fungsi internal dan fungsi eksternal.
Fungsi internal berfokus pada manajemen destinasi diantaranya adalah: manajemen kunjungan, penelitian atau informasi, koordinasi pemangku kepentingan pariwisata, manajemen krisis, dan pengembangan sumber daya manusia.
Baca Juga: Indonesia Usulkan 5 Kerja Sama Perkuatan Pariwisata di ASEAN, Apa Saja?
Fungsi eksternal berfokus pada pemasaran destinasi. Sementara itu, DG merupakan pendekatan tata kelola untuk memperkuat sistem destinasi pariwisata melalui interkoneksi mata rantai destinasi pariwisata yang melibatkan para pihak yang terfokus dan sinergis.
DG mengakomodasi peran institusi dan pelaku kunci di setiap destinasi pariwisata dan mendorong mereka untuk bekerja secara kolaboratif dalam pengembangan destinasi pariwisata.
Meningkatnya peran masyarakat dan peran pemerintah pada level desa memacu munculnya bisnis-bisnis pariwisata baru yang muncul dari bawah.
Pesatnya kemajuan teknologi transportasi, komunikasi,dan informasi meningkatkan mobilitas manusia dan lalu lintas informasi. Hingga pada satu waktu,dihadapkan pula pada titik balik, yaitu terbatasnya mobilitas manusia karena pandemi covid – 19.
Oleh karena itu, saat inilah dirasa tepat untuk melakukan penilaian terhadap pelaksanaan DMO-DG.
Penilaian ini dilakukan berdasarkan pada kebutuhan untuk mengetahui perkembangan destinasi setelah transformasi DMO diterapkan, mengetahui gambaran riil tentang tata kelola destinasi yang telah diterapkan dan permasalahan yang dihadapi, serta sejauh apa pentingnya TKDP dan bagaimana cara mengakselerasi praktek TKDP di Indonesia.
Kali ini Tujuan FGD bermaksud mengidentifikasi permasalahan DMO-DG, menjaring aspirasi dari stakeholder tentang DMO DG. mengidentifikasi kesiapan daerah untuk implementasi DMO-DG,.dan Menyusun rekomendasi jangka pendek dan menengah.
Harianto Sinaga selaku narasumber dan Anggota DMO ini mengatakan DMO adalah sebuah Pola Manajemen Pengembangan Destinasi Pariwisata, yang dikolaborasikan dalam Organisasi yang pentahelix terdiri dari Media, Universitas/Akademisi, Asosiasi (PHRI, HPI, ASITA) Investor, Pelaku IMKM/UMKM, dan Pemerintah termasuk BPODT juga Secara bersama sama Melakukan Tata kelola Pengembangan Destinasi Pariwisata.
Baca Juga: Obyek Wisata Akan Tetap Diawasi Ketat, Meskipun Mudik Dilarang
"Roh DMO adalah Kolaborasi, Synergitas para Stakeholder yang didukung oleh Komitmen para Kepala Daerah/Bupati sekawasan Danau Toba, DMO itu rumah bersama Yang dihuni secara pentahelix dan melahirkan Champions Champion lokal di Desa Melalui LWG (Local Working Group) atau Kelompok Kerja Lokal," Ungkapnya.
Selanjutnya penggiat pariwisata dari Samosir Ombang Siboro menegaskan dalam mensukseskan kinerja DMO, maka terlebih dahulu tiap kabupaten di kawasan Danau Toba dibentuk dan diberdayakan LWG yang didalamnya para kaum muda yang humble dan bersemangat dalam pariwisata serta memiliki visi misi membangun pariwisata, dan kepada mereka dilakukan menthorship/pengarahan.
Baca Juga: Wisata Kuliner di Purwakarta? Jangan Lewatkan 5 Makanan Ini
Ombang juga meminta para pelaku wisata tidak selalu menggantungkan harapan kepada pemerintah agar lebih bebas dalam berkreasi.
"Mari Bangun Tourism yang happyness tanpa menggantungkan harapan dari peran serta pemerintah, sehingga kita lebih bebas dan tidak terikat dalam menuangkan ide dan gagasan," ujarnya.
Kesempatan itu juga turut hadir perwakilan BPODT Nelson Lumbantoruan yang pada kesempatan itu mengatakan hanya bisa mendengar dan menampung masukan dan aspirasi semua peserta. ***
