Network
CERDIKINDONESIA - Pemerintah Provinsi Papua diharapkan dapat mengalokasikan dana abadi yang diperuntukkan bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan pembiayaan pendidikan orang asli Papua (OAP).
Hal itu disampaikan Direktur Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kemenkeu RI, Dwi Larso, Minggu 7 Maret 2021.
"Untuk pengelolaannya dapat memodifikasi model atau bentuk program dana abadi pendidikan yang dikelola Kemenkeu RI melalui LPDP," ungkap Dwi Larso dalam suasana Pelatihan Manajemen Beasiswa bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua di Hotel Morissey Jakarta, dipantau dari laman Pemprov Papua pada Minggu 7 Maret.
Baca Juga: Disinggung Ujaran Rasisme, Natalius Pigai: Rasisme Kejahatan Kolektif Negara Pada Rakyat Papua
Ia juga menjelaskan, dana abadi pendidikan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua yang dialokasikan setiap tahun.
Pihaknya bahkan mengungkap, hingga kini dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP mencapai 70 trilliun, dengan penerima beasiswa sebanyak 28 ribu orang dari seluruh Indonesia, sekitar 13 ribu diantaranya telah menyelesaikan pendidikan.
"Pemerintah Papua bisa mengalokasikan dana abadi khusus untuk membiayai pengembangan SDM dan pendidikan. Dananya bersumber dari APBD atau juga dari dana Otsus atau dana lainnya," ujar Dwi Larso, seperti dikutip dari ANTARA, 7 Maret 2021.
Baca Juga: Dandhy Laksono: Menerima Posisi Komisaris Hutan Papua, Budiman Sudjamiko Jadi Komisaris
Ditambahkan, dengan adanya dana abadi pendidikan, Pemprov Papua akan mudah membiayai program pengembangan SDM dan pendidikan OAP di masa mendatang.
Kepentingan dana abadi itu didorong untuk membiayai riset yang dilakukan akademisi dan ilmuwan guna membantu Pemerintah Papua dalam mengelola sumber daya alam yang melimpah di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Contohnya, dana abadi pendidikan yang dikelola LPDP Kemenkeu digunakan untuk membiayai beasiswa pendidikan dan riset-riset guna membantu program pembangunan pemerintah di Tanah Air," ungkapnya.
Baca Juga: TERNYATA! Khusus Papua Belum Terima BST Rp300 Ribu dan Berbeda Caranya, Simak Pernyataan Mensos Ini
Pemerintah Pusat sebut Dwi Larso, melalui LPDP Kemenkeu saat ini memberikan perhatian khusus kepada Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT dalam pengembangan SDM di masing-masing daerah melalui program Beasiswa Affirmasi dan Beasiswa Indonesia Timur (BIT).
Berikutnya, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko A.F Rumaropen didampingi Kepala Sub Bagian Program BPSDM Provinsi Papua, Karsudi mengapresiasi dukungan dan usulan alokasi dana abadi pendidikan tersebut.
Baca Juga: Sejumlah Tokoh Agama Papua Bertemu Moeldoko, Ingin Wujudkan Mimpi Perdamaian Abadi
Kemenkeu RI diharapkan dapat merealisasikan berbagai program khusus bagi pengembangan SDM dan pendidikan di Papua sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) No 9 Tahun tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dalam Inpres tersebut terang Rumaropen, Menteri Keuangan diinstruksikan untuk mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan kualitas SDM Unggul Papua melalui afirmasi beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
"Kita berharap alokasi dana abadai pendidikan dapat diwujudkan dan tentunya bukan hanya mendapat dukungan dari APBD namun juga dari APBN sebagaimana Inpres nomor 9 Tahun 2020 yang menginstruksikan Menteri Keuangan mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kualitas SDM Papua melalui beasiswa afirmasi," kata Karsudi.***
