Network
CERDIK INDONESIA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan bahwa sebanyak 307 halaman yang berisi data penerima Bansos Covid-19 tidak tepat sasaran di Jember, Jawa Timur.
Dalam data temuan BPK itu, penerima bantuan sosial salah sasaran diketahui berjumlah ribuan. Penerima dengan status meninggal dunia menjadi data salah sasaran terbanyak.
Disusul dengan status telah pindah ke luar Jember,dan terdapat beberapa penerima bansos Covid-19 yang berstatus PNS, TNI dan Polri.
Baca Juga: Inilah Peserta yang Tidak Bakal Dapat Insentif Kartu Prakerja2021, Cari Tahu Kriterianya di Sini
Mengetahui hali ini, Wakil Ketua DPRD Jember Ahmad Halim sangat terkejut.
"Kami sudah menerima laporan BPK tersebut sebanyak 307 halaman dan hasilnya cukup mengejutkan," ujar Ahmad Halim pada Senin, 4 Januari 2021.
Halim melanjutkan, BPK menyebutkan bahwa Pemkab Jember tidak melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa tahun 2019 dan penanganan COVID-19 tahun 2020 sesuai ketentuan yang berlaku dalam semual hal yang material.
Penyaluran bansos dalam rangka penanganan COVID-19 di Jember tidak didukung pendataan dan bukti pertanggungjawaban, sehingga penerima bantuan manfaat belanja tidak terduga COVID-19 yang ditetapkan dengan surat keputusan (SK) bupati tidak seluruhnya valid.
