Network
CerdikIndonesia – Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md menegaskan tak ada diskriminasi ulama. Pernyataan itu diberikan untuk merespon Fadli Zon yang menilai ada diskriminasi hukum.
Baca Juga: Kanada Laporkan 2 Kasus Jenis Baru Covid-19 Pertama di Negaranya
"Tak ada kriminalisasi ulama di Indonesi. Sebab selain ikut mendirikan Indonesia dulu, saat ini para ulama lah yang banyak mengatur, memimpin, dan ikut mengarahkan kebijakan di Indonesia," tutur Menko Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md.
Mahfud menegaskan siapapun yang dihukum merupakan mereka yang melanggar undang-undang.
Baca Juga: Oknum Mesum Sesama Jenis Nakes dan Pasien Covid-19 di Wisma Atlet Ditangkap
Menurut Mahfud, kasus Abu Bakar Ba’asyir bisa menjadi contoh. Pengadilan membuktikan Ba'asyir secara sah dan meyakinkan terlibat terorisme.
Ia divonis Mahkamah Agung yang saat itu dipimpin Bagir Manan yang juga dikenal sebagai tokoh Muslim.
Baca Juga: Netizen Gempar, Pasien Covid-19 dan Nakes LGBT Nekat Berbuat Mesum di Kamar Mandi Wisma Atlet
Kasus lainnya yang menyangkut ulama ialah Bahar Bin Smith dan Rizieq Shihab. Bahar terbukti melakukan penganiayaan berat, sedangkan Rizieq jadi tersangka tidak ada kaitannya dengan sikap dia yang selalu mengkritisi pemerintah.
