Network
Akar masalah itu ialah pelanggaran HAM, status dan sejarah politik papua, diskriminasi dan rasialisme juga pembangun di Papua yang belum mengangkat kesejahteraan.
Baca Juga: Lina Ruzhan Terima Kunjungan Ketua Dekranasda Provinsi Sulawesi Selatan
"Otonomi khusus sudah berjalan hampir 20 tahun tetapi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua masih tertinggal dari daerah lain, padahal sudah puluhan triliun anggaran disalurkan," ungkap Sukamta.
"Belum lama ini muncul pemberitaan soal perusahaan sawit yang mengelola puluhan ribu hektare lahan yang berdampak hilangnya hak ulayat warga Papua. Ini menunjukkan tanah Papua selama ini hanya jadi lahan eksploitasi, pembangunan belum tuntas memanusiakan manusia," tambahnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil Tinjau Pusat Isolasi Wisma Makara Universitas Indonesia
Sukamta politikus PKS ini memohon agar pemerintah menyatukan berbagai aspek dari Papua di berbagai kementerian yang dipimpin presiden secara langsung.
"Ini perlu segera dilakukan koordinasi penanganan Papua bisa dilakukan secara lebih komprehensif dan supaya rakyat Papua betul-betul merasakan pembangunan, bukan hanya segelintir orang yang menjadi pejabat atau pendatang," tutupnya.
Baca Juga: Gubernur Jabar Ridwan Kamil Hibahkan Perahu Wisata untuk Situ Rawa Besar Depo
Sebelumnya Papua barat mendeklarasikan kemerdekaan mereka.
Selasa, 1 Desember 2020 tepat dihari lahirnya embrio negara Papua Barat, akhirnya Papua Barat deklarasikan kemerdekaan.
