Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya Kecam Moeldoko: Kami Siap, Santet Banten Bakal Dikirim untuk KSP

8 Maret 2021, 21:52 WIB
Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya./Humas Pemkab Lebak /

CERDIKINDONESIA - Moeldoko, Ketua Partai Demokrat KLB Sumatera Utara dapat teror dari Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya.

Beberapa pengurus DPC seluruh menolak keberadaan dan hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.

Ia tetap setia kepada Ketua Umum Agus Harimurti sebagaimana hasil Kongres V Partai Demokrat 2020. Selain karena itu, Iti memiliki alasan lain tetap mendukung AHY.

Baca Juga: Ditanya Reaksi Saat Bertemu Peserta Kongres Partai Demokrat di Kemenkumham, AHY: Senyumin aja

Iti Jayabaya disampaikam dalam Commander's Call, yang merupakan agenda rapat dan pertemuan antara Ketum AHY dan perwakilan DPD seluruh Indonesia.

"Kalau pun kami harus turun berdemo, kami siap. Santet Banten akan dikirim untuk KSP Moeldoko," kata Iti, Minggu 7 Maret 2021.

Minggu lalu, AHY menyatakan dengan tegas bahwa Kepala Staf Presiden, Moeldoko saat ini merupakan musuh bersama Partai Demokrat.

Sebabnya, Moeldoko telah melalukam upaya kudeta lewat kongres luar biasa (KLB).

Baca Juga: Kecam Hasil KLB Demokrat di Deliserdang, Pagi Ini AHY Sambangi Kantor Kemenkumham, Terbongkar Alasannya!

 

Hal itu disampaikan AHY dalam pidatonya di Commander's Call di hadapan pengurus DPP serta DPD seluruh Indonesia.

"Yang jelas kita punya musuh bersama hari ini. Aktor eksternal, yaitu KSP Moeldoko yang berkongkol dengan segelintir kader, banyak juga dari mereka yang sudah dipecat secara tidak hormat," kata AHY di DPP Partai Demokrat, Minggu 7 Maret 2021.

AHY mengatakan kubu Ketua Umum Moeldoko versi KLB Deli Serdang, Sumatra Utara justru memutar fakta. Moeldoko, kata AHY berupaya mengkudera kepemimpian Partai Demokrat dari kepengurusan yang sah berdasarkan hasil Kongres V pada 15 Maret 2020.

Baca Juga: KISRUH Moeldoko Jadi Ketum Demokrat, AHY Sebut KLB Illegal

Hasil Kongres V itu juga, tegas dinyatakam AHY telah disahkan pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menjadi lembaran negara.***

Editor: Safutra Rantona

Tags

Terkini

Terpopuler