CERDIKINDONESIA - Semenjak musim hujan, beberapa jalan di Jakarta dipastikan banjir parah. Pada Sabtu, 20 Februari 2021 masih ada wilayah yang tergenang banjir.
Nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun langsung jadi sorotan. Ia menjelaskan sistem drainase di Jakarta memiliki kapasita berkisar 50 hingga 100 milimeter. Karena itulah jika curah hujan melebihi kapasitas 100 milimeter per hari, genangan air akan terjadi.
“Kapasitas sistem drainase Jakarta itu berkisar 50-100 milimeter, bila terjadi hujan di atas 100 milimeter per hari maka pasti terjadi genangan,” kata Anies Baswedan pada Sabtu, 20 Februari 2021 di Pos Pantau Pintu Air Manggarai yang dikutip dari Pikiran-Rakyat.com (PR).
Baca Juga: Nostalgia, Ahok Komentari Banjir Jakarta: Kami Bongkar Rumah-Rumah Tanpa Izin dan Menduduki DAS
Anies Baswedan menambahkan sesuai data dari BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika) pada hari Sabtu dini hari, hujan dengan intesitas diatas 150 milimeter cukup banyak mengguyur Jakarta.
Berdasarkan catatan BMKG, daerah Pasar Minggu memiliki curah hujan hingga 226 milimeter, 197 milimeter di daerah Sunter Hulu, 176 milimeter di wilayah Halim, dan 154 milimeter di Lebak Bulus.
Di saat peristiwa banjir tersebut, mantan Gubernur DKI Jakarta, Ahok mengatakan, perlu gerak cepat untuk mengatasi banjir.
Dari pemerintah pusat misalnya melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, mesti segera menyelesaikan normalisasi sungai. Sementara Pemprov DKI juga mesti membenahi daerah aliran sungai (DAS).
"Normalisasi daerah aliran sungai (DAS). Kalau mau dikembalikan ke bentuk semula DAS (tempat jalan air yang maksimal) semua bangunan yag terpaksa di daerah DAS kena bongkar," kata Ahok, Sabtu 20 Februari 2021.
Ahok mengatakan, di eranya menjabat dirinya tidak segan-segan melakukan penertiban. Bangunan yang berdiri di DAS dibongkar demi mengatasi banjir.
Baca Juga: Jadwal Tayang, Sinopsis, Jumlah Episode, dan Daftar Pemain Drama Korea The Penthouse Season 2
"Di Jatinegara ada ruko yang terpaksa kami bongkar apalagi rumah-rumah tanpa izin dan menduduki DAS," ucapnya.
Ahok mengatakan, jika nantinya Pemprov DKI Jakarta melakukan penertiban di DAS, warga yang terdampak juga bisa diberi solusi. Misalnya saja dengan membangun rusun dengan harga terjangkau.
"Sediakan saja yang banyak rumah susun yang terjangkau. Milik seumur hidup hak tinggal dan bayarnya murah. Disuruh beli rakyat gaji UMP apalagi gaji nggak menentu mana sanggup beli rumah 0 persen? Banyak perumahan lagi sepi jualan bunga 0 persen. Jangankan DP 0 persen, kalau gaji UMP mana bisa cicil pokoknya," ujarnya.***