CERDIKINDONESIA – Wakil Presiden (Wapres) KH Ma’ruf Amin tiba-tiba membuat cuitan soal pengawasan penerapan Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Ia meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk lebih meningkatkan pengawasan penerapan Undang–Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut.
Baca Juga: Disebut Pasal Karet, Ma’ruf Amin Justru Minta Kapolri Tingkatkan Pengawasan
Pernyataan Ma’ruf Amin ini langsung disorot di tengah isu bahwa pemerintah antu kritik dan membatasi kebebasan berpendapat.
Ma’ruf Amin secara khusus meminta pengawasan lebih tentang penerapan penegakan UU ITE di Indonesia kepada Kapolri.
Permintaan pada Kapolri ini disampaikannya dalam cuitan Twitter @Kiyai_MarufAmin pada Senin, 15 Februari 2021
Baca Juga: Dram Korea Hello Me!, Tayang Hari ini di Netflix Simak Sinopsisnya
“Pemerintah juga meminta Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) untuk meningkatkan pengawasan agar implementasi terhadap penegakan UU ITE,” kata Ma’ruf Amin seperti dikutip dari akun Twitter @Kiyai_MarufAmin.
Pernyataan MA’ruf Amin ini seolah menanggapi pihak-pihak yang menyudutkan pemerintah yang menganggap pemerintah sebenarnya anti kritik.
Muncul pula stigma di masyarakat bahwa pemerintah seolah siap memenjarakan pengkritik kekuasaan.
“Dapat berjalan secara konsisten, akuntabel, dan menjamin rasa keadilan di masyarakat,” kata Wapres Ma’ruf Amin.
Baca Juga: Ucapannya Soal Kritik Diserang, JK: Bodoh Benar yang Tafsirkan Tidak-tidak!
Pernyataan Ma’ruf Amin ini disampaikan saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara pengarahan pada Rapat Pimpinan TNI dan Polri 2021 di Istana Negara.
Selain itu, dalam cuitannya yang selanjutnya Ma’ruf Amin juga meminta TNI dan Polri soal penegakan kedisiplinan protokol kesehatan sebagai role model.
Baca Juga: Bersama Sisyphus The Myth, Drama Korea Hello It's Me Akan Tayang Hari ini di Netflix
“Pemerintah meminta seluruh jajaran TNI dan Polri untuk terus aktif mendukung serta membantu penegakan kedisiplinan protokol kesehatan di tengah masyarakat,” ujar Ma’ruf Amin.
“Mendukung sekaligus mengupayakan agar penerapan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro dapat berjalan dengan baik serta bekerja secara terintegrasi mendukung pelaksanaan vaksinasi massal,” tuturnya. ***