CERDIKINDONESIA- Perpanjangan bantuan subsidi upah (BSU) atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan yang ditunggu-tunggu akhirnya diumumkan.
Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan mengungkapkan jika BSU atau BLT BPJS Ketenagakerjaan Termin 3 untuk karyawan sementara tidak dilanjutkan.
Baca Juga: BOCORAN Kebenaran Kapan Cairnya BLT BPJS Ketenagakerjaan Rp1,2 Juta Termin 3 Tahun 2021
Menaker Ida menegaskan bahwa hal ini dikarenakan anggaran dana untuk BLT BPJS Ketenagakerjaan tidak masuk dalam APBN 2021.
"Sementara, memang di APBN 2021 BSU tidak dialokasikan. Nanti dlihat bagaimana kondisi ekonomi berikutnya, " ungkpanya di Medan, Sabtu 30 Januari 2021 dikutip CerdikIndonesia dari Antara.
"untuk membantu pekerja di luar pemberian BSU seperti yang dilakukan di tahun 2020 pemerintah sudah dan terus melakukan berbagai program" tambahnya lagi.
Sedangkan Kemnaker sendiri adalah salah satu Kementerian yang memiliki peran sentral dalam menyiapkan SDM utama seperti selalu berusaha menjalin sinergi dan hubungan dengan dunia usaha dan industri.
"Salah satu bentuk sinergi dan kolaborasi yang dilakukan adalah seperti penandatanganan MoU kerja sama antara Ditjen Binalattas dan BBPLK Medan dengan para mitra seperti PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia), " tuturnya.
"Kerja sama ini merupakan langkah yang sangat baik. Perusahaan dan asosiasi juga diuntungkan dengan adanya bantuan untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya sehingga sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan, " imbuh Menaker Ida
Sedangkan pemerintah mendapatkan keuntungan lain yaitu meningkatnya produktivitas yang akan menghasilkan peningkatan kompetensi.
"Bagi pemerintah hal itu merupakan salah satu langkah untuk dapat membantu mengatasi permasalahan pengangguran melalui terserapnya tenaga kerja kompeten," katanya.
Sedangkan Menaker Ida juga menjelaskan, dalam jangka waktu yang lama, bentuk kolaborasi tersebut akan menghasilkan 'multiplier effect' yang akan berdampak sanagat positif.
Begitupun buat karyawan, perusahaan bahkan pemerintahpun khusunya untuk menekan pengangguran yang meningkat pesat akibat Covid-19.
Seperti yang dikabarkan sebelumnya ketika penjelasan anggaran program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Rabu 27 Januari 2021, Kenyataannya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tak menyebut anggaran subsidi gaji atau subsidi upah dalam program bansos yang akan diteruskan di tahun 2021.
Baca Juga: UPDATE! BLT Modal Usaha Rp3,5 Juta Kembali Cair, Simak Cara Cek Penerima dan Syarat Mendaftarnya
Pada akhirnya hanya 8 Bansos yang disinggung yakni PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako, Pra Kerja, BLT Dana Desa, bansos tunai bagi 10 juta KPM, subsidi kuota PJJ, serta diskon listrik.
Kemudian ada bantuan untuk UMKM dialokasikan Rp156,06 triliun dengan fokus pada subsidi bunga KUR dan non-KUR, IJP korporasi dan UMKM, penempatan dana, serta penjaminan loss limit dan korporasi.***