CERDIKINDONESIA - Malam ini Mata Najwa tayangan di Trans 7 membahas mengenai Atas Nama Pancasila, Rabu 2 Juni 2021.
Mata Najwa malam ini membahas soal 75 karyawan KPK yang tak lulus TWK. Salah satu narasumber yang tampil dalam acara Mata Najwa ada Politisi dari PDIP.
"Selalu saya mengikuti ketika mengatakan mereka setia kepada UU, mereka justru menentang UU KPK itu sendiri. Padahal dia bekerja di KPK, tapi dia juga melawan KPK." kata Kapitra Ampera, Politikus PDI Perjuangan.
Asfinawati mengatakan gaya yang dilakukan oleh KPK merupakan gaya-gaya Orde Baru.
"Jadi ini hal yang mengerikan dan menurut saya ini paling canggih lagi dari pelemahan sebelumnya." kata Asfinawati, Ketua YLBHI, dilansir cerdikindonesia.com dari akun twitter @MataNajwa.
Pernyataan Aktivis YLBHI itu membuat Teddy Gusnaidi ikut nge-tweet melalui akun twitter pribadinya.
Baca Juga: Jenazah Rina Gunawan Dimakamkan, Teddy Syah: Sebagai Suami, Saya Ikhlas Ridho Allah
Ia menjelaskan Ketua KPK akhirnya sependapat dengan gue, jika 75 orang yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan merasa dirugikan, bisa melakukan gugatan hukum.
Pelantikan pegawai KPK sebagai ASN ini dihadiri oleh Pimpinan Lembaga dan Dewan Pengawas Lembaga Antirasuah.
Pegawai yang resmi dilantik hari ini merupakan peserta yang lolos tahap Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dan alih status menjadi ASN.
Pelantikan tersebut digelar secara daring dan luring agar tetap menerapkan protokol Kesehatan.
Peserta yang hadir secara langsung di Gedung KPK yakni 53 perwakilan pegawai dan pejabat struktural. Sisanya dilantik secara daring.
Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan bahwa para pegawai KPK yang telah dilantik akan mendapatkan Nomor Induk Kepegawaian (NIP) melalui Surat Keputusan Penetapan menjadi ASN yang akan diterbitkan oleh KPK.
Sebelumnya jumlah pegawai KPK yang mengikuti seleksi TWK untuk alih status menjadi ASN sebanyak 1.349 orang. Dari jumlah tersebut, 1.274 dinyatakan memenuhi syarat dan lolos seleksi TWK dan 75 pegawai lainnya dianggap tidak memenuhi syarat.
Pelantikan ini tetap dilakukan meskipun ratusan pegawai KPK yang lolos meminta penundaan pelantikan yang dijadwalkan pada 1 Juni 2021. Merela meminta penundaan proses pelantikan karena saat ini polemik TWK masih hangat diperbincangkan.
Baca Juga: Raffi Ahmad Nongkrong Copot Masker Usai Vaksin, Teddy Gusnaidi Minta Polisi Periksa Suami Nagita Ini
Permohonan penundaan pelantikan ditolak oleh pemerintah dengan alas an surat perintah sudah diterbitkan.
Menurut sumber di Internal KPK, pimpinan tetap bersikeras untuk menjalankan pelantikan meskipun sedang menggelar audiensi dengan para pegawai.
Sumber tersebut juga menyampaikan bahwa Pimpinan berjanji akan berdialog dengan 75 pegawai lain yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dan gagal lulus asesmen.***