Network
Bagi Angelo, Presiden Jokowi seperti hanya memfokuskan kepentingan melapangkan bisnis pemodal besar di Labuan Bajo, selama kunjungan kerja di NTT.
Hal ini menurut Angelo dikarenakan sebagian besar KSPN (Konsep Pembangunan Kawasan strategis Pariwisata Nasional) Labuan Bajo beli mencapai pariwisata berbasisis komunitas dalam mendongkrak perekonomian masyarakat lokal NTT.
"Masa pak Jokowi sering turun ke NTT tetapi tidak mampu membaca pikiran dan suasana batin masyarakat NTT? Ini saatnya untuk pikirkan ulang konsep pengembangan Taman Nasional Komodo yang lebih ekologis," ungkapnya.
Tambah Angelo, apabila dikarenakan pembangunan wisata super premium komodo di TNK musnah, pemerintah harus tanggungjawab.
Baginya, terutama pemegang izin seperti PT Komodo Wildlife Ecotourism (KWE), PT Segara Komodo Lestari (SKL) dan PT Sinergindo Niagatama, yang mengelola tempat wisata ini.
Pulau Rinca, Pulau Padar, Pulau Tatawa, dan Pulau Komodo akan dikelola ketiganya dengan luas konsesi yang berbeda.
Angelo juga mengeritiki kebijakan pemerintah yang persiapkan konsep KSPN Labuan Bajo tidak melihat secara komprehensif NTT dengan lebih luas, terkait dengan arus distribusi barang dan jasa dalam menunjang kebutuhan pasar yang besar saat ini dan masa datang di kawasan tersebut.
"Coba dibuka datanya, berapa banyak kebutuhan pangan, misalnya, di Labuan Bajo yang diambil dari wilayah NTT? Jangan sampai NTT hanya punya nama, tapi yang mendapat keuntungan besar dari 'multi plier effect-'nya Labuan Bajo, itu daerah lain, itu yang tidak boleh," ujarnya.
