Network
CerdikIndonesia - Isu pemekaran provinsi di Aceh diboomingkan lagi. Terdapat pro dan kontra, atas perjuangan provinsi Aceh Leuser Antara (ALA).
Saat dihubungi melalui selular, Hamdani tokoh masyarakat Gayo mengungkapkan "Ide desakan pemekaran Aceh, sudah lama berkembang. Belakangan kawasan yg mendesak gagasan pemekaran ada di ALA dan ABAS. Dua wilayah yg menurut para pendesaknya, keberadaannya jauh dari pusat administrasi Aceh".
Baca Juga: Fitur Baru Google Maps, Munculkan Informasi Penyebaran Covid-19
Ditambahkan, "gagasan ini mencuat kembali karena pengaruh situasi sosial dan politik Aceh akhir-akhir ini. Dimana Aceh semacam gagal melaksanakan dan mengembangkan diri dalam otonomi khusus. Aceh seakan belum bisa mengatur rumah tangganya sendiri. Belum lagi isu ketimpangan antar daerah terkait isu pembangunan dalam kisruh DPRA vs Gubernur. Maka isu ALA ABAS yg sebentar redam, dulu dan kini mencuat lagi, sedangkan kemunculannya jelang musim politik tiba" Ujar Hamdani Eks GAM.
"Jadi sepakat atau tidak bukan jawaban yg tepat sekarang ini. Apalagi gagasan ALA ABAS sudah sejak lama ada. Bahwa yang sering kita temukan, gagasan ini kelihatannya prematur, hal ini tampak dari usaha-usaha yg dilakukan menemui jalan buntu" Ujar Hamdani.
Baca Juga: Persipura Gagal Bermarkan Di Stadion Gajayana Karena Renovasi
Hal senada datang dari Rizki Rahayu Fitri, mahasiswa asal Gayo "Tak ada yang salah dalam menyampaikan argumentasi serta untuk memperjuangkan kemakmuran Aceh, tapi lihat dulu pemimpin kita saja cerai berai saling memaki, terjerat korupsi, kolusi korupsi dan nepotisme saja masih kuat, apalayak kita secara praktik ketatanegaraan ini harus dimekarkan".
Baca Juga: Zayn Malik : “Dia cantik dan sehat”
"Kita masih cacat secara praktik ketatanegaraan, harusnya perlu diperbaiki. Ini bukan solusi, Indonesia butuh solusi dalam menghentaskan kemiskinan diplosok negeri, tolong itu yang harus diperhatikan, ekonomi, pendidikan, kesehatan merupakan aspek urgensitas yang perlu diperhatikan. Cukup Indonesia saja yang pindah Ibu Kota, kita tetap fokus pada kemakmuran rakyat. Pemerintah daerah harus cerdas dalam bersikap cukup pusat saja yang kacau balau" kata Rizki Alumnus Hukum UMSU.
***
