Network
CERDIK INDONESIA - Masyarakat tengah diramaikan dengan kebijakan pemerintah melalui PT. Pertamina yang mewajibkan pembelian bahan bakar subsidi jenis pertalite dan solar harus menggunakan aplikasi MyPertamina.
Menanggapi berita tersebut tidak sedikit masyarakat yang mengeluh karena dianggap terlalu rumit.
Penyaluran BBM Subsidi jenis Pertalite dan Solar melalui sistem MyPertamina sendiri akan mulai diberlakukan pada 1 Juli 2022.
Rencananya, uji coba awal akan dilakukan di beberapa kota/kabupaten yang tersebar di lima provinsi, yakni Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DI Yogyakarta.
Baca Juga: KLIK DISINI, 5 Daftar Daerah, Cara Pendaftaran dan Pembelian BBM Melalui Aplikasi MyPertamina
Terkait hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Hageng Nugroho menegaskan bahwa pengaturan pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) seperti Pertalite dan Solar subsidi, merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjaga ketersediaan suplai dan demi kebaikan masyarakat.
"Hal ini dilakukan mempertimbangkan kemampuan masyarakat untuk membeli," kata Hageng kepada wartawan, Rabu, 29 Juni 2022.
Hageng mengungkapkan, selama ini pemerintah telah memberikan subsidi untuk menahan kenaikan harga BBM akibat melonjaknya harga minyak dunia yang mencapai 120 dolar AS per barel.
Namun, ungkap dia, karena terjadi selisih harga yang cukup lebar antara BBM subsidi dan nonsubsidi membuat realisasi konsumsi BBM bersubsidi melebihi kuota yang ditetapkan.
"Pengaturan tersebut untuk memastikan mekanisme penyaluran BBM subsidi seperti Pertalite dan Solar tepat sasaran," ujarnya.
"Jika tidak diatur, besar potensinya kuota yang telah ditetapkan selama satu tahun tidak akan cukup. Ini demi menjaga ketahanan energi kita," tambahnya.
Sebagai informasi, PT Pertamina (Persero) mencatat, dari kuota yang diberikan sebesar 23,05 juta kiloliter, konsumsi Pertalite sudah mencapai 80 persen pada Mei 2022. Sementara konsumsi Solar subsidi mencapai 93 persen dari total kuota awal tahun sebesar 15,10 juta kiloliter.
Hageng menyampaikan, penyaluran BBM subsidi harus sesuai dengan peraturan, baik dari sisi kuota maupun segmentasi penggunanya. Saat ini, lanjut dia, segmen pengguna Solar subsidi sudah diatur sehingga penyalurannya lebih tepat sasaran. Sedangkan Pertalite segmentasi penggunanya masih terlalu luas.
"Oleh sebab itu perlu diatur yang bisa mengonsumsi Pertalite. Misalnya apakah mobil mewah masih boleh, padahal mereka mampu beli yang nonsubsidi," paparnya.
Baca Juga: Turun Tangan, Presiden Jokowi akan Kunjungi Rusia dan Ukraina dalam Misi Perdamaian
Hageng juga menyampaikan apresiasi atas inisiatif dan inovasi Pertamina Patra Niaga yang akan melakukan uji coba penyaluran Pertalite dan Solar subsidi melalui sistem MyPertamina.
"Saya mengajak seluruh pihak untuk mengawal dan mengontrol implementasi program tersebut, agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," pungkasnya.
Diketahui, penyaluran BBM subsidi merupakan amanah Perpres No. 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, dan SK BPH Migas No 4/2020 tentang penugasan Pertalite dan Solar.***
