Network
CerdikIndonesia - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Ima Mahdiah mengkritik keras Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin Gubernur Anies Baswedan dalam acara Mata Najwa.
Kritik tersebut berkaitan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait kelebihan bayar.
Baca Juga: Jadwal Indosiar Hari Ini 12 Agustus 2021: Anjani dan LIDA 2021: TOP 6 Grup 1 Konser Show
Ada beberapa temuan BPK, di antaranya:
1. Kelebihan bayar proyek alat pemadam kebakaran Rp 6,5 miliar.
2. kelebihan bayar gaji PNS Rp 862,7 juta
3. Kelebihan bayar PSO subsidi Trans Jakarta 2020 Rp 143 miliar.
4. Pemborosan pengadaan rapid test ada selisih harga Rp 1,19 miliar untuk pengadaan rapid test yang sama.
5. Pemasangan jaringan internet Rp 1,79 miliar.
Ima melihat ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ia melihat adanya potensi korupsi sehingga mengajak KPK untuk menginvestigasi.
Baca Juga: Mengenal FFI, Penyakit Insomnia Akut yang Dapat Menyebabkan Penderita Meninggal Dunia
"Janngan sampai DKI Jakarta dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Saya melihat tidak serius pengelolaan anggaran," tutur Ima dalam acara Mata Najwa dikutip dari Narasi TV.
Ia mencontohkan, pengadaan rapid test dan masker. Dengan spek dan kualitas yang sama, ia mempertanyakan kenapa Pemda DKI Jakarta mengambil harga yang lebih tinggi.
Tak tanggung-tanggung, selisihnya mencapai Rp 5 miliar. Dengan uang sebesar itu, bisa digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.
Hal tersebut ditimpali Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, dalam kondisi darurat banyak yang harus dipertimbangkan.
"Mampu ga menyediakan sesuai yang ditargetkan. Ada yang murah tapi stok terbatas. Jadi kita tidak ingin berspekulasi," katanya.
Aziz tidak serta merta ingin membela, tapi harus melihat keadaan di lapangan. Sebab harga termurah tidak serta merta bisa dipilih.
"Harus pertimbangkan delivery, sustain ga?."
Dalam rekomendasi BPK, tidak ada menyebutkan ini pelanggaran hukum, tapi kesalahan adminsitrasi.
Baca Juga: Profil Abdul Gafur, Staf Sri Mulyani yang Pidatonya Menggemparkan Boston University
Menanggapi pernyataan tersebut, Ima menimpali. Dari laporan yang dibacanya, ada PT A yang siap menyediakan 200.000 masker.
Namun DKI Jakarta hanya beli 20.000 pcs dengan harga lebih tinggi, mencapai Rp 60.000 per box.
"Mengapa harus beli dengan harga yang tinggi. Kenapa harus berpindah perusahaan. Saya ajak KPK untuk menyelidiki apakah ada kesengajaan atau kesalahan administrasi semata," tutup dia.***
