Network
Ima melihat ada unsur kesengajaan yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Bahkan ia melihat adanya potensi korupsi sehingga mengajak KPK untuk menginvestigasi.
Baca Juga: Mengenal FFI, Penyakit Insomnia Akut yang Dapat Menyebabkan Penderita Meninggal Dunia
"Janngan sampai DKI Jakarta dikenal sebagai provinsi kelebihan bayar. Saya melihat tidak serius pengelolaan anggaran," tutur Ima dalam acara Mata Najwa dikutip dari Narasi TV.
Ia mencontohkan, pengadaan rapid test dan masker. Dengan spek dan kualitas yang sama, ia mempertanyakan kenapa Pemda DKI Jakarta mengambil harga yang lebih tinggi.
Tak tanggung-tanggung, selisihnya mencapai Rp 5 miliar. Dengan uang sebesar itu, bisa digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.
Hal tersebut ditimpali Abdul Aziz, Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta. Ia mengatakan, dalam kondisi darurat banyak yang harus dipertimbangkan.
"Mampu ga menyediakan sesuai yang ditargetkan. Ada yang murah tapi stok terbatas. Jadi kita tidak ingin berspekulasi," katanya.
Aziz tidak serta merta ingin membela, tapi harus melihat keadaan di lapangan. Sebab harga termurah tidak serta merta bisa dipilih.
"Harus pertimbangkan delivery, sustain ga?."
