Network
CERDIKINDONESIA – Krisis politik di Myanmar terus berlanjut. Krisis ini dimulai sejak adanya kudeta yang dilakukan militer kepada pemerintahan sipil pada 1 Februari 2021.
Militer pun melakukan penahanan terhadap pejabat sipil, termasuk kepada tokoh peraih nobel perdamaian Aung San Suu Kyi.
Kudeta itu ditentang warga sipil Myanmar yang berujung pada aksi-aksi protes dengan melakukan unjuk rasa.
Baca Juga: BERGOLAK! Unjuk Rasa Warga Sipil Myanmar Tewaskan Ratusan Orang
Namun, aksi unjuk rasa tersebut mendapatkan tindak kekerasan dari tentara Myanmar hingga menimbulkan korban jiwa.
Kabar terbaru dari LSM pengawas tahanan politik di Myanmar menyampaikan sedikitnya 126 orang tewas sejak kudeta militer 1 Februari lalu.
Dari jumlah itu, 38 di antaranya tewas pada Minggu, 14 Maret 2021.
Asosiasi Pendamping untuk Tahanan Politik (AAPP) melansir sampai dengan 14 Maret, total 2.156 orang telah ditangkap, didakwa atau dijatuhi hukuman sehubungan dengan kudeta militer.
"Di Hlaing Thar Yar, Yangon, banyak orang yang terbunuh dan terluka oleh sejumlah besar pasukan junta dan menjadi seperti medan pertempuran," kata pihak AAPP dalam pernyataannya seperti dikutip dari Anadolu Agency.
Sementara itu, militer melakukan tindakan brutal dengan peluru karet, gas air mata, dan granat suara terhadap demonstran di Kota Insein dan Sanchaung di wilayah Yangon, Myitkyina di Negara Bagian Kachin dan Taunggyi di Negara Bagian Shan.
Baca Juga: Terciduk! KPK Sita Uang Rp52,3 Miliar Terkait Suap Benur
Dalam keterangannya, AAPP juga menyebut pasukan junta militer juga membakar pabrik dan kantor departemen di beberapa kota termasuk Hlaing Thar Yar di Yangon.
"Pelaku melakukan pembakaran itu sehingga seolah-olah yang membakar adalah publik. Padahal kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh masyarakat," ujar AAPP.
Dalam pidato video di media sosial pada Sabtu malam, Mann Win Khaing Than, seorang anggota senior partai Penasihat Negara Aung San Suu Kyi yang digulingkan, meminta warga Myanmar untuk melanjutkan perlawanan mereka terhadap junta militer.
Baca Juga: Rose BLACKPINK Pecahkan Rekor di YoTube Untuk Debut Solonya, PSY Kalah Jauh
Dalam persembunyiannya bersama dengan legislator lainnya sejak kudeta, dirinya pada pekan lalu ditunjuk sebagai wakil presiden oleh Komite Mewakili Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) yang dibentuk oleh anggota parlemen dari Liga Nasional Suu Kyi untuk Demokrasi (NLD).
"Ini adalah saat tergelap bangsa dan saat fajar sudah dekat," tuturnya seraya memberi tahu para pendukung bahwa pemerintah sipil akan mencari cara untuk membuat undang-undang yang diperlukan sehingga orang memiliki hak untuk membela diri dari militer.***
