Network
CERDIKINDONESIA - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), mendadak memeberikan pernyataan ada gerakan politik yang ingin merebut secara paksa (kudeta) kepemimpinan Partai Demokrat.
Menurut AHY, ajakan dan komunikasi itu dilakukan dengan paksa lewat telepon maupun pertemuan langsung. 'Kudeta' itu disebut akan menjadi jalan menjadi capres pada Pemilu 2024 mendatang.
"Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti “dengan paksa” Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung. Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum Partai Demokrat, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang." kata AHY dalam konferensi persnya, Senin, 1 Februari 2021.
Dari laporan yang ada, rencana gerakan politik yang ingin mengkudeta kepemimpinan Partai Demokrat dengan cara mengganti paksa Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
"Konsep dan rencana yang dipilih para pelaku untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat yang sah, adalah dengan menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB)," sebutnya.
"Berdasarkan penuturan saksi dalam berita acara pemeriksaan, untuk “memenuhi syarat” dilaksanakannya KLB, pelaku gerakan menargetkan 360 orang para pemegang suara, yang harus diajak dan dipengaruhi, dengan imbalan uang dalam jumlah yang besar," lanjut AHY.
AHY menyebut, dari informasi yang diterima Internal Partai Demokrat, gerakan politik ini diinisiasi oleh segelintir kader dan mantan kader. Bahkan, diduga melibatkan pihak eksternal.
"Sepuluh hari yang lalu kami menerima laporan dan mendapatkan aduan dari kader demokrat tentang adanya gerakan dan manufer politik oleh segelintir kader dan mantan kader demokrat serta melibatkan pihak luar atau eksternal partai yang dilakukan secara sistematis," tegasnya.
Baca Juga: Moeldoko Dituduh Kudeta Partai Demokrat, Andi Arief: KSP Moeldoko, Lingkaran Presiden Jokowi
AHY juga menyebut, terdapat pihak-pihak yang ingin melakukan kudeta Partai Demokrat. Meski demikian, ia tak menjelaskan siapa identitas dari pihak-pihak tersebut.
"Gabungan dari gerakan ini ada lima orang terdiri dari kader demokrat aktif, satu kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, satu mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan tidak hormat akibat korupsi dan satu mantan kader yang sudah keluar dari partai 3 tahun yang lalu," jelas AHY.
"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan yang sekali lagi sedang kami mintakan konfrimasi dan klarifikasinya kepada presiden," katanya.***
