Network
CERDIK INDONESIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal segera berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) terkait penyaluran bansos penanganan Covid-19 di tahun 2021.
KPK memastikan akan terus memantau penyelenggaraan bantuan sosial (bansos).
Saat ini, pemerintah memutuskan mengubah skema bansos untuk wilayah Jabodetabek dari semula dalam bentuk sembako menjadi bantuan langsung tunai yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.
hal ini tidak terlepas dari terbongkarnya kasus dugaan korupsi pengadaan bansos sembako yang menjerat mantan Mensos Juliari P. Batubara.
Baca Juga: Pilih-Piih, Hanya Karyawan Ini Yang Berhak Menerima Subsidi Gaji BLT BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2021
"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektifitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," kata Plt Jubir KPK, Ipi Maryati, Rabu 6 Januari, 2020.
Meski demikian, KPK mengingatkan Kemsos masih terdapat sejumlah persoalan dalam penyelenggaraan bansos.
Salah satunya terkait akurasi data penerima bansos yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.
"Terkait pengelolaan data di Kemsos, pada akhir tahun 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan," jelasnya.
