Network
CerdikIndonesia – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menyatakan pemerintah akan berikan afirmasi pada pemeluk Syiah dan Ahmadiyah Indonesia.
Ia menegaskan tak mau ada kelompok beragama minortitas yang terusir dari kampung halaman hanya karena beda keyakinan.
Baca Juga: Wow! 174.678 Kendaraan Tinggalkan Jakarta Jelang Natal
Gus Yaqut tidak mau ada kelompok beragama minoritas yang terusir dari kampung halaman mereka karena perbedaan keyakinan.
"Mereka warga negara yang harus dilindungi," kata Yaqut, Kamis, 24 Desember 2020.
Baca Juga: Afghanistan dan Taliban Direncanakan Berdamai, Indonesia jadi Perantara
Melalui Kementerian Agama, pemerintah akan memfasilitasi dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan yang ada.
"Perlu dialog lebih intensif untuk menjembatani perbedaan. Kementerian Agama akan memfasilitasi," katanya.
Baca Juga: Jusuf Kalla Bertemu Menlu Afghanistan Rencanakan Perdamaian dengan Taliban
Pernyataan itu merespons permintaan Guru Besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Azyumardi Azra agar pemerintah mengafirmasi urusan minoritas. Hal ini disampaikan secara daring pada forum Professor Talk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, pada hari Selasa lalu.
"Terutama bagi mereka yang memang sudah tersisih dan kemudian terjadi persekusi, itu perlu afirmasi," tutur Azyumardi.
Azyumardi melihat kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemeluk minoritas, bahkan untuk mendirikan rumah ibadah mereka kesulitan.
Baca Juga: 7 Larangan Dalam Salat Jumat Agar Ibadah Tak Sia-Sia
Ia melihat pengungsi Syiah di Sidoarjo dan kelompok Ahmadiyah di Mataram mengalami persekusi oleh kelompok Islam 'berjubah'.
Namun, persoalan intoleran itu, menurut Azyumardi, bukan muncul di kalangan umat Islam saja, melainkan juga dialami oleh pemeluk agama lain di Indonesia.
"Di wilayah yang mayoritas Kristen, itu Katolik susah bikin gereja.Yang mayoritas Katolik, orang Kristen juga susah untuk membangun," kata Azyumardi.
Baca Juga: Melancarkan Rezeki! 4 Amalan Utama di Hari Jum'at
Ia berpendapat bahwa akan sulit bagi kelompok yang memiliki relasi kekuatan (power relation) minim di suatu lokasi bisa mendapat restu mendirikan tempat ibadah tersebut dari kelompok yang memiliki relasi kekuatan yang lebih kuat.
"Ini masalah power relation sebetulnya. Siapa yang merasa dia mayoritas. Jadi, yang begini-begini, power relation yang harus diatur begitu, ya (oleh Pemerintah). Bagaimana supaya adil," katanya.
