CERDIK INDONESIA - Wilayah perairan Natuna, Indonesia diintruksikan agar terus dijaga kedaulatan dan keamanannya.
Pasalnya, Laut Natuna Utara masih diperseterukan oleh China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya karena letak Laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.
Pemerintah Indonesia diminta untuk siap siaga untuk terus melakukan penjagaan di perairan Natuna Utara.
Baca Juga: HASIL LIGA INGGRIS: Liverpool Mengamuk Setelah Berhasil Tumbangkan Tottenham Hotspur
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Syarief Hasan.
Perairan Natuna Utara letaknya berada di wilayah terluar Indonesia, dengan demikian menurut Syarief, perhatian dari pemerintah Indonesia sangat penting karena wilayah tersebut harus dipertahankan.
"Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memastikan seluruh wilayah, termasuk wilayah terluar di perairan Natuna Utara dalam kondisi aman," kata Syarief di Jakarta, Kamis 28 Januari 2021.
Jika perseteruan antara China, Amerika Serikat, dan beberapa negara lainnya perihal Laut Natuna Utara, menurut Syarief, hal itu akan berpotensi perang terbuka di Laut China Selatan.
Baca Juga: Mandalika masih cadangan, MotoGP rilis kalender provisional
Oleh karena itu, Syarief menilai bahwa kondisi ini tidak boleh dianggap remeh karena China yang membuat klaim sepihak terhadap Laut Cina Selatan berdasarkan sembilan garis putus-putus atau nine dash line yang koordinatnya tidak pernah diketahui, sehingga menyebabkan Amerika Serikat dan Inggris juga turut ikut campur.
"Kondisi ini akan berpotensi menjadi perang terbuka yang berakibat fatal," ungkap Syarief.
Atas kondisi itu, Syarief mendorong pemimpin di Asia Tenggara untuk bersama-sama dalam menyelesaikan permasalahan di Laut China Selatan dengan Indonesia mengambil peran sebagai "lead".
Selain itu, Syarief turut mendukung agar ASEAN mengedepankan pendekatan diplomasi dengan semangat million friends and zero enemy, Indonesia harus hadir dalam komunitas ASEAN untuk menjadi motor penggerak proses diplomasi dalam penyelesaian masalah di Laut Natuna Utara.***