CerdikIndonesia – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Untuk Pembebasan Papua Barat bukanlah satu-satunya kelompok yang menggerakkan kemerdekaan dari Indonesia.
ULMWP mengatakan bahwa pemerintah sementara yang baru ini didukung oleh semua kelompok pembebasan Papua Barat.
Tujuh puluh persen bangsa Papua Barat telah menandatangani petisi untuk menolak upaya Jakarta melanjutkan pendanaan dengan apa yang disebut otonomi khusus.
Baca Juga: Benny Wenda Deklarasi Pemerintahan Sementara Papua Barat, Awal Menuju Kemerdekaan Papua Barat?
Otonomi khusus Papua pertama kali diperkenalkan ke Provinsi tersebut pada tahun 2001.
Petisi tersebut telah disampaikan kepada Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia PBB oleh ULMWP pada tahun 2019 lalu.
Undang-undang Otonomi Khusus, yang akan berakhir tahun depan, harusnya memberi Provinsi Papua dan Papua Barat bagian pendapatan alam yang besar dari sumber daya alam mereka yang kaya, bersama dengan otonomi politik yang lebih besar.
Baca Juga: Informasi Intelijen Menyebutkan, Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora Sudah Terdesak
Namun, pengunjuk rasa pro-kemerdekaan mengatakan undang-undang tersebut digunakan untuk menekan gerakan mereka.
Otonomi Khusus tersebut menurut mereka gagal memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi bangsa Papua.
Pada hari Selasa, 1 Desember 2020 kemarin, akhirnya ULMWP mendeklarasikan pemerintah sementara Papua Barat.
ULMWP mendapuk pemimpin yang diasingkan di Inggris, Benny Wenda sebagai Presiden Sementara.
Baca Juga: Ratusan Orang Papua Unjuk Rasa Dukung Deklarasi Papua Merdeka, Benny Wenda: Hari Penting Bagi Kami
“Hari ini sangat penting bagi rakyat saya, kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” ujar Benny Wenda kepada SBS News.
Wenda mengatakan provinsi Papua Barat, yang sudah memiliki pemerintah sementara tidak akan tunduk kepada Indonesia.
“Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan kepada kami,” ungkapnya. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka.
Pemerintahan sementara yang dideklarasikan sendiri bertujuan untuk memobilisasi orang Papua Barat untuk mencapai referendum kemerdekaan.
Baca Juga: Tragis, Pengelola Wisata di Aceh Tengah Tewas Dikeroyok di Depan Istri dan Anaknya
Setelah itu akan mengambil kendali wilayah dan menyelenggarakan pemilihan demokratis yang saat ini tidak mungkin dilakukan di bawah Pemerintahan Indonesia.
Ini akan berfokus pada perlindungan lingkungan, keadilan sosial, kesetaraan gender dan kebebasan beragama, serta melindungi hak-hak warga Indonesia di provinsi tersebut.***