CerdikIndonesia - Semula reuni 212 akan dilangsung pada 2 Desember 2020 di Monas. Namun rencana ini gagal.
Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurachman pun mengeluarkan pernyataannya. Menurutnya, jika tetap ada pihak yang ngotot menggelar kerumunan reuni 212, pihaknya tak segan mengambil tindakan.
Baca Juga: Pangdam Jaya Angkat Bicara Terkait Penurunan Baliho Habib Rizieq, FPI Itu Siapa?
"Sudah ada surat pernyataan dari FPI dan bahkan imbauan dari gubernur bahwa tidak boleh melaksanakan Reuni 212 karena itu melanggar Perda Nomor 88 Tahun 2020 yang sudah dikeluarkan dan FPI sendiri sudah menyanggupi, sudah membuat surat pernyataan juga dia tidak akan melakukan Reuni 212," kata Mayjen TNI Dudung Abdurachman kepada wartawan di Kodam Jaya Jalan Mayjen Sutoyo, Cililitan, Jakarta Timur, pada Senin, 23 November 2020.
Baca Juga: Jokowi Akan Minta Laporan Soal Kapan Vaksin Corona Datang ke Indonesia
Menurut Dudung, pihaknya dan Polda Metro Jaya siap menindak pihak yang ngotot langsungkan reuni 212.
Setiap warga negara harus mengikuti hukum yang diterapkan NKRI.
"Kalau misalnya ke depannya dia sudah membuat surat pernyataan dia kemudian langgar, nggak ada cerita, saya dengan polisi ya, bertindak tegas ya, nggak ada orang semuanya di sini, semuanya seperti dia yang paling benar sendiri enggak ada, ikuti aturan hukum yang berlaku," tegas Dudung Abdurachman.
Reuni 212 tercetus oleh Ketum PA 212, Slamet Maarif setelah kepulangan Habib Rizieq.
Baca Juga: Buya Syafii Tanggapi Fenomena Mendewakan Sosok yang Mengaku Keturunan Nabi: Perbudakan Spiritual!
"Oh iya itu agenda reuni masih kita bahas ya, apakah kita akan laksanakan seperti biasa tahun-tahun yang lalu atau ada perubahan. Kita nunggu setelah beliau istirahat beberapa hari nanti, baru kita bicarakan. Yang jelas, surat kepada Monas dan Pemda DKI sudah kita layangkan 3 bulan yang lalu untuk permohonan acara reuni 212," kata Slamet kepada di Petamburan III, Jakarta Pusat, Selasa 11 Oktober 2020.