Pemerintahan Muhyiddin diwarnai beberapa kali gejolak sejak menjabat para Maret 2020, namun konflik yang muncul beberapa bulan terakhir merupakan terpanas.
Puncaknya, pada bulan lalu Muhyiddin mengeluarkan kebijakan yang dianggap tidak menghormati Raja.
Saat itu, Muhyiddin mencabut peraturan terkait pemberlakuan keadaan darurat nasional menyangkut pandemi Covid-19.
Baca Juga: Malaysia Ungkap WNI yang Parodikan Lagu Indonesia Raya, Hendopriyono: Pengkhianat Bangsa Sendiri!
Keputusan itu diambil tanpa melalui konsultasi dengan Sultan Abdullah, padahal Raja yang merestui pemberlakuannya sejak awal 2021.***