Network
4. Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok Di kursi Komisaris PT Pertamina (Persero). Meski bukan sebagai influencer Jokowi, Ahok memiliki hubungan erat karena sama-sama berjuang maju ke Pilgub DKI Jakarta.
5. Fadjroel Rachman sebagai komisaris di BUMN konstruksi, PT Waskita Karya Tbk (Persero). Tidak hanya menjadi komisaris, Fadjroel pada Oktober 2019 didapuk menjadi Juru Bicara Presiden hingga saat ini.
6. Yenny Wahid dan Triawan Munaf di PT Garuda Indonesia Tbk (Persero).
Bagi Badan Usaha Milik Negara Indonesia, peran dewan komisaris adalah mengawasi dan memberi masukan atas pengelolaan perusahaan. Dewan sendiri tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan. Ada 142 BUMN di Indonesia, dan gaji bulanan seorang komisaris BUMN berkisar dari setidaknya 80 juta rupiah (US $ 5.600) hingga sekitar 3 miliar rupiah ($ 213.000).
Baca Juga: Nikita Mirzani Diduga Hina Imam Besar FPI Habib Rizieq, Netizen Tebak Endingnya Klarifikasi
Menurut anggota Ombudsman negara, Alamsyah Saragih mengatakan ini adalah bentuk kronisme, yang oleh pemerintah dipandang sebagai sesuatu yang legal, tetapi sebenarnya menunjukkan kemunduran kenegarawanan di Indonesia.
“Tidak ada oposisi di Indonesia. Presiden Jokowi kini tak berdaya karena mendapat banyak 'tagihan' dari para pendukungnya. Akibatnya mereka diberi kursi di dewan komisaris perusahaan milik negara," ujarnya.
Dalam setahun terakhir, para aktivis sipil dan publik di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia semakin frustrasi karena fokus Jokowi dalam menyeimbangkan kepentingan politik telah menahannya ketika harus melakukan reformasi yang berani.
Mereka menunjuk ketika dia memilih untuk tidak mosi parlemen tahun lalu yang mengakibatkan melemahnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) negara itu, yang telah menyelidiki politisi dan menteri pemerintah dalam upaya untuk memadamkan korupsi sistemik.
Tahun lalu, Jokowi, yang berusaha memenangkan investasi asing untuk memperbaiki infrastruktur Indonesia yang rusak dan menumbuhkan ekonomi dari USD1,1 triliun saat ini menjadi USD7 triliun pada tahun 2045, menunjuk mantan calon calon presiden Prabowo Subianto sebagai menteri pertahanan.
