Network
CERDIK INDONESIA-Tidak semua formasi terisi sehingga beberapa daerah tidak mendapat SDM yang sesuai dengan lowongan untuk CPNS 2019 lalu.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Tjahjo Kumolo meminta formasi CPNS yang diajukan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan riil instansi masing-masing.
"Seringkali K/L, khususnya Pemda menyusun formasi atas dasar keinginan, bukan atas dasar kebutuhan nyata. Sehingga terjadi pegawai yang direkrut tidak dapat didayagunakan secara optimal," ujar Tjahjo seperti dikutip dari Antara, Minggu, 1 November 2020.
Baca Juga: Pengemudi Tidak Normal Tabrak Gerbang Masjidil Haram Dengan Mobil
Itu sebabnya, lanjut Tjahjo, masih ada instansi pemerintah yang mengeluh karena formasi CPNS yang diajukan masih tak terisi setelah pelaksanaan rekrutmen CPNS, seperti pada rekrutmen CPNS 2019 yang berlangsung hingga Oktober 2020.
Namun, pemerintah sudah menetapkan kepada Kementerian/ Lembaga dan Pemda tersebut agar mengalihkan kebutuhan CPNS yang masih kosong tersebut kepada usulan formasi CPNS untuk rekrutmen tahun 2021 nanti.
Baca Juga: Seorang Pria Tidak Dikenal Menembaki Pendeta Yunani di Gereja Kota Lyon, Prancis
"Namun demikian, pengalihan itu tetap memperhitungkan kebutuhan nyata dari instansi K/L, Pemda masing-masing," kata mantan Menteri Dalam Negeri di Kabinet Kerja periode 2014-2019 lalu itu.
Apalagi, dengan adanya adaptasi kebiasaan baru (new normal), Tjahjo berharap K/L dan Pemda bisa melihat kebutuhan pegawai dengan riil memakai pendekatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK).
"Sehingga kebutuhan nyata pegawai, tidak sebanyak kebutuhan yang diinginkan," kata Tjahjo.
BKN mencatat, 11.580 formasi CPNS 2019 masih kosong. Lantas kapan CPNS 2021 dibuka?
Tjahjo menjelaskan, rekrutmen CPNS terdekat akan digelar pada tahun 2021.
Baca Juga: Hanya Chat Via Whatsapp Dapatkan Token Listrik Gratis
Saat ini sedang dilakukan proses pengajuan serta verifikasi dan validasi usulan masing-masing instansi pemerintah.
Proses ini akan mempertimbangkan kebutuhan untuk pembangunan nasional dan daerah, serta hasil evaluasi dampak pandemi Covid-19.***
