Network
CerdikIndonesia - Para pembuat kebijakan akan berusaha untuk mengimbangi dampak dari rencana kenaikan harga BBM bermotor Pertalite dengan kenaikan belanja bantuan sosial, kata seorang menteri.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif telah berkata bahwa pemerintah telah merancang dua strategi harus dikerahkan bersama-sama untuk melindungi konsumen. “Kalau harga BBM [Pertalite] perlu dinaikkan, bansos harus dicairkan dulu. Ini salah satu [kebijakan] utama yang sedang disiapkan [pemerintah],” kata Arifin.
Cara penghitungan dana bantuan ini selaras dengan putusan kenaikkan harga bahan bakar sekitar 30 persen untuk mengelola tekanan fiskal dari anggaran subsidi yang membengkak.
Seorang anggota parlemen dari Komisi VII DPR yang mengawasi sumber daya energi dan mineral mengatakan kepada wartawan.
Indonesia telah melipatgandakan alokasi subsidi energi 2022 menjadi Rp 502 triliun – sekitar 16 persen dari total belanja negara – untuk menjaga harga BBM bersubsidi dan beberapa tarif listrik tidak berubah di tengah kenaikan harga energi global.
Awal Agustus 2022 lalu, pejabat Kementerian Keuangan mengatakan bahwa jumlah itu mungkin tidak mencukupi karena meningkatnya permintaan bahan bakar dan bahwa negara harus menganggarkan subsidi lagi sebesar Rp 200 triliun untuk setahun penuh jika tidak ada keputusan yang dibuat untuk menaikkan harga bahan bakar bersubsidi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa tambahan belanja tersebut akan membengkakkan anggaran subsidi dan kompensasi sebesar 40 persen menjadi Rp 700 triliun. Sementara pemerintah mengatakan konsolidasi fiskal tetap pada jalurnya, belanja subsidi akan mengambil bagian lain dari pendapatan komoditas rejeki nomplok negara.***
