Network
CerdikIndonesia - Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan sebuah rencana untuk hindari penimbunan minyak goreng, masyarakat Indonesia diminta bersiap untuk gunakan QR Code PeduliLindungi jika ingin membeli minyak goreng curah.
"Tracking (pelacakan) dan pengendalian pembelian minyak goreng pun akan menggunakan aplikasi PeduliLindungi melalui pindai QR Code. Namun dengan beberapa penyesuaian yang akan dilakukan," ucap Luhut dalam konferensi pers di acara Business Matching Program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR), Jumat, 10 Juni 2022.
Selain PeduliLindungi, Luhut paparkan rencana pemerintah soal pembuatan aplikasi SIMIRAH (Sistem Informasi Minyak Goreng Curah) agar distribusi minyak goreng dapat terlacak dan terdata dengan baik.
"Hal ini dilakukan untuk menjamin proses dari hulu hingga hilir nanti dapat berjalan dengan baik dan tentunya tepat sasaran," ucap Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut Binsar Pandjaitan menuturkan bahwa proses perpindahan data atau migrasi dari SIMIRAH 1.0 menuju 2.0 juga sedang berjalan.
"Dapat kami laporkan bahwa proses perpindahan data atau migrasi dari Si Mirah (versi) 1 menuju Si Mirah 2 sedang berjalan, dan ke depannya pengembangan Si Mirah akan dilakukan seperti pengembangan aplikasi PeduliLindungi yang merupakan aplikasi terbaik yang dikembangkan Pemerintah Indonesia,” jelas Luhut Binsar Pandjaitan.
Walaupun terdengar efektif dan masuk akal, Luhut Bisar Pandjaitan pun menyadari bahwasanya pembelian sistem baru ini akan menyulitkan beberapa orang. Terlebih orang tua yang tidak cakap gadget, atau bahkan yang tidak memiliki teknologi tersebut.
Baca Juga: Jadwal Acara Trans7 Hari Ini Rabu, 15 Juni 2022: Heits Abis, Lapor Pak, Trending dan Jejak Petualang
Luhut Binsar Pandjaitan juga menyampaikan bahwa perusahaan yang tidak mendukung kebijakan pemerintah terkait pengendalian harga minyak goreng bakal diaudit.
Menurutnya, pihaknya telah memetakan perusahaan yang diduga tidak mendukung kebijakan pemerintah.
Akan tetapi, Luhut Binsar Pandjaitan tidak menyebut secara detail jumlah perusahaan atau nama-nama perusahaan tersebut.
“Jadi, kami sudah men-pinpoint beberapa perusahaan yang kelihatan main-main dan saya sudah minta dan tanda tangan suratnya, dan sudah saya berikan kepada BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), dan BPKP sudah terima,” katanya.
Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa BPKP kemungkinan akan mulai mengaudit perusahaan-perusahaan itu dalam waktu dekat.
“Ada perusahaan yang barangnya di sini, kantornya di luar negeri. Dia (pemiliknya) tinggal di luar negeri. Saya pikir tidak adil juga, kita harus hidup dengan keadilan juga,” ucapnya.
Luhut Binsar Pandjaitan lanjut pun menjelaskan bahwa pemerintah memberi perhatian khusus kepada harga masalah minyak goreng.
Selain permintaan untuk mengawasi harga minyak goreng dipasar, Jokowi Dodo beri instruksi pada Luhut untuk lebih dapat memayungi kesejahteraan para petani.
“Jangan rakyat ini jadi korban, itu akan menimbulkan ketidakstabilan. (Pesan) itu sangat penting, dan itu saya sampaikan ke teman-teman pengusaha tadi, bahwa kami tidak merugikan pengusaha, tetapi pengusaha juga jangan mau cari untung sendiri,” ujarnya.
Luhut menyampaikan, target pemerintahan kali ini ialah untuk mengembalikan dan menstabilkan harga minyak goreng di angka Rp. 14.000.
Demi mencapai tujuan itu, dia mengingatkan bahwa perlu kerja sama dari berbagai pihak, dan mengajak publik berhenti untuk memandang sesuatu secara buruk. ***
