Pada kelompok yang bersedia divaksin (54,9 persen), mayoritas tidak bersedia jika harus membayar (70 persen) dan sekitar 23,7 persen bersedia divaksin meski harus membayar.
Kang Emil pun mengapresiasi temuan dari survei nasional Indikator Politik Indonesia yang dilakukan secara spesifik.
Ia berharap, temuan bisa membantu Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi Jabar untuk membuat komunikasi publik yang baik terkait vaksinasi.
"Urusan vaksin PR kita masih banyak. Jadi Jabar akan menggunakan data (survei) ini. Nanti saya akan analisa ke tim saya untuk melakukan simulasi komunikasi publik.
Berdasarkan temuan ini akan lebih efektif," kata Kang Emil.
Baca Juga: Sinopsis Cerita Attack on Titan Final Season Eps 11: Gabi Mencoba Membunuh Ayah Sasha?
"Prinsip hidup saya sebagai pemimpin, Good Data Good Decision, Bad Data Bad Decision, No Data No Decision. Data penting sekali bagi saya dalam memutuskan sebuah keputusan," ucapnya.
Adapun vaksin COVID-19 bagi Indonesia sudah halal dan suci sesuai fatwa MUI dan keamanan dipastikan dengan Emergency Use Authorization (EUA) dari BPOM.
Jabar sendiri menargetkan 36,2 juta dari total 50 juta penduduk untuk divaksin agar memunculkan herd immunity atau kekebalan kelompok.