Network
CERDIKINDONESIA- Kebijakan APBN 2021 diarahkan untuk mempercepat akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
APBN 2021 akan mendukung keberlanjutan program PEN terutama untuk penanganan kesehatan termasuk pengadaan vaksin dan vaksinasi.
Selain itu PEN juga akan fokus pada perlindungan sosial berupa BLT BPJS Ketenagakerjaan, sektoral K/L dan pemda, dukungan UMKM dan pembiayaan korporasi, dan insentif usaha.
Program PEN 2021 diperlukan untuk terus memberikan daya dukung pada perekonomian baik di sisi demand maupun supply.
Adapun salah satu bentuk PEN adalah dengan penyaluran subsidi gaji atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) BPJS Ketenagakerjaan kepada masyarakat. Program ini akan terus berlanjut pada 2021, untuk beberapa bulan ke depan.
Meski sudah diputuskan untuk dicairkan sesegera mungkin, pemerintah belum secara gamblang menyebutkan kapan waktu pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan termin 3 pada 2021.
Dari pada Kamu galau memikirkan kapan BLT BPJS Ketenagakerjaan cair, lebih baik cek status kamu dulu sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Jika seluruh data cocok maka Kamu otomatis terkonfirmasi sebagai penerima BLT BPJS Ketenagakerjaan.
Adapun data yang perlu Kamu siapkan saat konfirmasi rekening adalah NIK, nama lengkap, nama bank, dan nomor rekening di buku tabungan.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Webinar Series Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia pada Rabu, 27 Januari 2021 mengatakan bahwa Tahun 2021, akan mengelola APBN tetap dengan fokus untuk bisa mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan Covid.
APBN tahun 2021 yang didesain dengan spirit ekspansi untuk mendukung pemulihan, namun juga pada saat yang sama mulai konsolidasi untuk menyehatkan kembali APBN.
Baca Juga: BLT BPJS Rp1,2 Juta Termin 3 Cair? Ayo Segera Daftarkan Namamu di sso.bpjsketenagakerjaan.go.id
Menkeu melanjutkan, untuk tahun 2021, penerimaan negara ditargetkan sebesar Rp1.743,6 triliun.
Ini adalah tingkat penerimaan negara yang cukup optimistis karena covid masih menjadi faktor yang harus tetap diperhitungkan.
Menkeu mengatakan bahwa Pemerintah akan bekerja sangat keras untuk bisa mencapai target penerimaan perpajakan dan PNBP.
Lalu, dari sisi belanja negara akan dibelanjakan Rp 2.750 triliun, dengan rincian belanja Pemerintah pusat mencapai Rp 1.954,5 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp 795,5 triliun.
“Kita semua tahu bahwa risiko masih ada namun itu tidak menjadi alasan untuk kita menjadi pesimis, justru kewaspadaan makin tinggi membuat kita akan semakin teliti dan tetap menjaga semangat untuk memulihkan masyarakat dan perekonomian kita. Oleh karena itu Pemerintah akan terus juga mendukung seluruh reformasi di dalam situasi bahkan krisis Covid-19,” tuturnya.***
