Network
Lebih lanjut, pengajar ilmu hukum UI ini berpandangan bahwa dari sisi hukum, identitas FPI layak dianggap sebagai organisasi tanpa bentuk yang bersifat ilegal, terlebih bila aktifitas dan kegiatannya ditemukan substansi penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah islamiyah dan memunculkan nama dan kata "NKRI Bersyariah".
Pelarangan kegiatan dan aktifitas FPI, lanjut dia, haruslah diartikan terhadap segala bentuk organ dan perubahan baik langsung atau tidak langsung, dengan segala atribut maupun lambang organ dan perubahannya.
"Oleh karenanya pelanggaran terhadap larangan ini sebagai bentuk pelanggaran hukum yang baru, apalagi dengan visi misi yang tetap tidak mengakui Pancasila, UUD 1945 dan NKRI," ucap Indriyanto.
Baca Juga: Imbas Harga Kedelai Naik dari 7 ke 9Ribu, 5Ribu Produsen Tempe Mogok Produksi Sampai 3 Januari 2021
Baca Juga: Gisel Jadi Tersangka Video Syur 19 Detik, Kak Seto Sarankan Gempi Diasuh Papa Gading Marten
Baca Juga: Pemerintah Ingin Masjid Giok Nagan Aceh Jadi Wisata Ziarah, Inilah Keunikan yang Disuguhkan
Diketahui, sejumlah tokoh eks pentolan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang.
