CERDIK INDONESIA - Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) telah resmi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rapat paripurna yang dilaksanakan hari ini, Selasa, 6 Desember 2022.
Dalam rapat itu, Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis menyatakan ketidaksetujuannya terhadap RKUHP yang telah disahkan.
Sebelumnya, Iskan menyampaikan 2 catatan terhadap RKUHP, yaitu pasar 240 dan 218.
Pasal 240 RKUHP berisi tentang hukum penghinaan terhadap pemerintahan. “Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terhadap terjadinya kerusuhan dalam masyarakat dipidana dalam pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV".
Baca Juga: LINK LIVE STREAMING Persija Jakarta vs Borneo FC Liga 1, Gratis Nonton via Indosiar KLIK LINK DISINI
Sedangkan pasal 218 berbunyi yang juga berisi tentang penghinaan pemerintahan berbunyi, “Setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV”
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad beranggapan bahwa semua fraksi yang hadir telah setuju dengan rancangan KUHP tersebut, termasuk fraksi PKS yang juga telah setuju meskipun dengan memberikan catatan.
Namun, Iskan masih mempersoalkan bahwa ia tidak diberikan waktu berbicara untuk mengemukakan pendapatnya, termasuk tentang kritikannya terhadap dua pasal tersebut.
Iskan juga mengkritik bahwa Dasco tidak bersikap demokratis.
Baca Juga: LINK NONTON GRATIS Piala Dunia Qatar 2022 di Vidio.com dan SCTV, Portugal vs Swiss Gratis Via HP
Hal ini memicu terjadinya perdebatan diantara keduanya saat sidang pengesahan itu berlangsung.
Sementara Iskan tidak setuju dengan pengesahan itu, Dasco kemudian mengetuk palu setelah sebelumnya bertanya kepada seluruh fraksi mengenai kesetujuannya terhadap pengesahan ini yang dijawab setuju oleh seluruh fraksi.
Tak lama, Iskan meninggalkan ruang siding walaupun sidang paripurna itu masih terus berlanjut.
RKUHP akhirnya berhasil disahkan. Undang-undang ini akan berlaku selama tiga tahun sejak pengesahannya yang diresmikan hari ini.***