CERDIKINDONESIA - Bandung identik dengan tempat wisata, fashion, makanan, hingga kreativitasnya. Karena setiap saat selalu ada yang baru, termasuk zona wisata halal.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Bandung, Kenny Dewi Kaniasari mengatakan, kawasan Tamansari tepatnya area Gelap Nyawang akan menjadi zona wisata halal yang terintegrasi.
Gelap Nyawang dipilih karena jadi vocal point.
Baca Juga: Profil Abdul Gafur, Staf Sri Mulyani yang Pidatonya Menggemparkan Boston University
"Di sekitarnya banyak sekali potensi wisata yang bisa jadi jalur wisata. Selain itu, dekat juga dengan Masjid Salman ITB, dan beberapa tempat belanja lainnya," tutur Kenny dalam rilisnya.
Sebab, beberapa kriteria yang menjadikan sebuah lokasi bisa dipilih sebagai zona wisata halal jika dekat dengan tempat ibadah, wisata, tempat pendidikan, area belanja, dan rumah sakit. Semua poin ini terdapat di Tamansari.
Kenny menyampaikan, konsep wisata halal Kota Bandung sudah mendapatkan persetujuan dan MoU bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparkraf) pada tahun 2019.
"Tim penyusunan mengenai konsep wisata halal Kota Bandung ini sudah ada Surat Keputusannya(SK), didukung oleh Kemenparkraf. Bahkan, pada 2019 kemarin, kami juga telah menandatangani MoU wisata halal bersama Kemenparkraf," imbuhnya.
Ia pun optimistis kawasan wisata halal yang baru ini akan seru.
Direktur Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Putu Rahwidhiyasa sepakat untuk membangun citra wisata halal yang ramah dan bisa memenuhi kebutuhan wisatawan.
"Kita juga berharap, zona ini bukan jadi yang ekslusif kesannya. Tapi, ingin agar halal life style itu memang menjadi kebutuhan bersama, bukan hanya muslim," kata Putu.
Putu juga memaparkan, zona kuliner halal dan sehat sudah terimplementasi di beberapa titik, seperti Jalan Rasuna, Jakarta.
"Selain itu, lokasi yang saat ini sedang dalam tahap implementasi wisata halal ada di Pantai Losari di Lego-Lego, Sulawesi Selatan. Semoga di Bandung juga bisa terimplementasi dengan baik sesuai dengan arahan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah," ujarnya.