CerdikIndonesia - Tersebar video pertemuan antara MPR RI dengan Presiden Jokowi membahas amandemen UUD 1945 untuk presiden 3 periode. Video itu tersebar di kanal YouTube.
Video tersebut mulai tersebar di Media Sosial. Sampai sekarang, 17 Agustus 2021 siang, video itu sudah ditonton sebanyak 50 ribu lebih.
Presiden 3 periode itu, direncanakan Presiden Jokowi akan berpasangan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto pada saat pemilihan presiden tahun 2024 mendatang.
Baca Juga: Presiden Jokowi Lantik Enam Menteri dan Lima Wakil Menteri, Yaqut: Menjadikan Kemenag Yang Berbeda
Judul video itu "MENGEJUTKAN! JAWABAN JOKOWI KETIKA MPR RI TANYA AMANDEMEN MASA JABATAN PRESIDEN".
Dlam video tersebut, terihat ketua MPR RI Bambang Soesatyo sedang berbicara dihadapan Presiden Jokowi.
Presiden Jokowi bertemu dengan sembilan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI di Istana Bogor.
Baca Juga: Video Menag Gus Yaqut Dibaptis Tersebar di Media Sosial, Pindah Agama?
MPR membaha amandemen UUD 1945 tentang pokok-pokok haluan negara (PPHN). MPR RI sekalian bertanyan langsung kepada Presiden Jokowi, apakah sepakat atau tidak.
Menurut Wakil Ketua MPR RI Syarifuddin Hasan mengatakan ada pandangan agar amandemen sekaligus mengubah masa jabatan presiden, periodisasi presiden hingga usulan untuk menyejajarkan Dewan Perwakilan Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat.
Video pertemuan itu hampir 200 orang yang ikut berkomentar. Video itu diupload melalui kanal YouTube Awak Pulo Channel.
Ketika cerdikindonesia.com menelusuri dari berbagai sumber, maka pertemuan itu bukan membahas amandemen UUD 1945 alias hoax (berita bohong).
Terlebih, Presiden Jokowi menolak untuk menerima wacana presiden 3 periode.
Menurut Jokowi, tidak setuju dengan usul masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode.
Baca Juga: DIKABARKAN Korea Utara Ganti Presiden, Kim Jong Un Digantikan Kim Pyong Il
"Kalau ada yang usulkan itu, ada tiga (motif) menurut saya, ingin menampar muka saya, ingin cari muka, atau ingin menjerumuskan. Itu saja," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin 2 Desember 2019.***