CerdikIndonesia - Pakar ekonomi Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Lukman Hakim, Ph. D, buka suara terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Sri Mulyani, yang mengatakan ekonomi Indonesia resmi resesi pada kuartal III tahun 2020. Meski sebelumnya pemerintah belum mau terbuka terkait kapan Indonesia akan resesi, namun Lukman Hakim, Ph. D melihat tanda-tanda resesi sudah sangat jelas. Bahkan, ia menambahkan, sebelum pandemi Covid-19 melanda, ekonomi Indonesia diakhir tahun 2019 sudah melambat.
Baca Juga: Mendikbud Terbitkan Surat Edaraan Tata Cara Upacara Virtual Hari Kesaktian Pancasila
“Sejak akhir 2019 ekonomi kurang begitu menggembirakan. Karena neraca perdagangan sudah minus sehingga ketika masuk pandemi prediksi pemerintah akhir tahun 2020 minus hampir 3-4 persen. Kuartal kedua kemarin bulan Agustus diumumkan minusnya 5,32 persen dan ini sudah sesuai dengan prediksi pemerintah bahwa pandemi ini akan menyebabkan pertumbuhan merosot,” terang Lukman Hakim, Ph. D seperti dikutip dari website UNS, Selasa (29/9/2020).
Baca Juga: Mendikbud Nadiem: Di Masa Krisis, Lilin Pancasila Menerangi Kegelapan
Lukman Hakim, Ph. D menyebut defisitnya ekonomi Indonesia sudah diantisipasi pemerintah melalui UU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
Dengan adanya UU tersebut, pemerintah menjadi lebih leluasa sebab batas maksimal defisit Indonesia yang semula 3 persen diubah menjadi 5 persen. Hal ini, disebut Lukman Hakim, Ph. D, membuat presiden tidak dapat di- impeachment.
Baca Juga: Selamat, Undip Ciptakan Alat Penjernih Udara Berteknologi Plasma Pertama di Indonesia
Saat ditanya soal cara agar Indonesia tidak mengalami resesi berkepanjangan, Lukman Hakim, Ph. D, menerangkan pemerintah harus menggenjot tingkat konsumsi masyarakat. Caranya, dengan terus menggencarkan pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan bagi pekerja bergaji dibawah Rp. 5 juta.
Dengan cara itu, masyarakat akan semakin mudah dan mau membelanjakan uangnya untuk membeli bahan kebutuhan pokok yang selama pandemi Covid-19 ada kecenderungan penurunan harga di pasaran karena daya beli rendah.
Baca Juga: Lirik Lagu Benci Untuk Mencinta dari Naif
Ia juga menambahkan, jelang masuk ke kuartal III-2020 pada 5 Oktober mendatang, pemerintah harus mengebut dan memperbaiki skema pemberian bantuan. Tujuannya selain untuk meningkatkan tingkat konsumsi, juga agar ekonomi tidak minus terlalu besar.
“Harapan pemerintah dengan kemarin diberikan bantuan, konsumsi masyarakat meningkat. Ya, sebaiknya itu bantuan diberi pemerintah untuk konsumsi ya untuk konsumsi supaya resesi kita tidak terlalu dalam. Untuk kuartal ketiga besok diumumkan 5 Oktober diharapkan minusnya tidak sedalam yang kuartal II. Prediksinya Sri Mulyani hanya 2 persen,” ujarnya.
Baca Juga: PLN Terus Genjot Pembangunan Listrik ke Daerah 3T, Untuk Apa?
Selama menangani pandemi Covid-19, pemerintah cukup dilema antara memprioritaskan penyelamatan ekonomi atau kesehatan masyarakat. Hal tersebut dinilai Lukmah Hakin, Ph. D, sebagai hal yang lumrah karena resesi akibat krisis kesehatan merupakan fenomena baru yang terjadi dijaman modern ini.
Sebelumya, resesi yang dialami Indonesia pada tahun 2008 disebabkan oleh kerusakan sektor keuangan di Amerika Serikat (AS) dan periode 1997-1998 karena kerusakan sektor perbankan.
Baca Juga: Bacaan Niat Puasa Senin-Kamis, Diserta Arti yang Bisa Kamu Hafalkan
“Bahkan, ini kalau kita 100 hari jelang 2021, tapi Pak Jokowi kemarin ini harus 2 Minggu menjelang pengumuman 5 Oktober BPS. Pak Jokowi mendorong anak buahnya agar segera menyuntikkan dana kepada masyarakat yang digunakan untuk konsumsi supaya konsumsi tumbuh selama 2 Minggu ini dan pertaruhannya disini. Supaya ekonominya tumbuh sehingga Oktober nanti itu minusnya tidak sedalam kemarin yang 5,32 persen diharapkan minusnya hanya 2%.”