Network
CerdikIndonesia - Usulan yang muncul ketika AS dan China meningkatkan persaingan mereka untuk mendapatkan pengaruh di Asia Tenggara, mengejutkan pemerintah Indonesia, sepeprti kata Menteri Luar Negeri Indonesia kepada Reuters, Selasa (20/10).
Indonesia memiliki kebijakan netralitas untuk kebijakan luar negerinya, yang sudah ditetapkan sejak lama. Indonesia tidak pernah mengizinkan militer asing beroperasi di kawasannya, termasuk keputusan Presiden Jokowi, tidak mengizinkan pendaratan pesawat pengawas maritim P-8 Poseidon untuk mengisi bahan bakar di Indonesia.
Baca Juga: ‘Power Ranger’ Akan Diadaptasi Menjadi Film Dan Serial Televisi
P-8 (pesawat mata-mata) sendiri memainkan peran sentral dalam mengawasi aktivitas militer China di Laut China Selatan, yang sebagian besar diklaim oleh Beijing sebagai wilayah kedaulatannya.
Sementara Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei memiliki klaim tandingan atas perairan yang kaya sumber daya itu, yang dilalui perdagangan senilai 3 triliun dollar AS setiap tahunnya.
Indonesia secara teratur telah mengusir kapal penjaga pantai dan kapal nelayan China dari daerah yang diklaim Beijing sebagai miliknya berdasarkan sejarah.
Baca Juga: Pertamina Perluas Layanan Lewat Satu Desa Satu Pangkalan
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak memihak dalam konflik dan khawatir dengan meningkatnya ketegangan antara kedua negara adidaya tersebut.
Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, sempat mengatakan kepada Reuters terkait militerisasi Laut China Selatan, untuk tidak ingin terlibat.
