BKPM Dukung Akselerasi Pemulihan Ekonomi Jabar

CerdikIndonesia - Komite Pemulihan Ekonomi Daerah (PED) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menggelar pertemuan dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Jakarta, Rabu (20/10/20).

Dalam pertemuan tersebut, Komite PED Jabar dan Bahlil membahas upaya Indonesia, termasuk Jabar, dalam menghadapi tekanan akibat pendemi COVID-19.

Bahlil menilai, langkah cepat Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar membentuk Komite PED merupakan kebijakan yang tepat. Pembentukan Komite PED, kata ia, menunjukkan bahwa pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama berupaya memulihkan ekonomi.

Selain itu, Bahlil menyatakan bahwa pihaknya intens berinovasi. Salah satunya memusatkan proses perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) di BKPM.

Kemudian, BKPM menerima pelimpahan kewenangan dari Kementerian Keuangan untuk memberikan kemudahan insentif kepada pelaku usaha. Insentif fiskal yang kini ditangani BKPM meliputi tax allowance, tax holiday, dan pembebasan bea impor untuk proses produksi.

"BKPM percaya dengan kebijakan afirmatif tersebut. Para investor telah ikut serta dalam akselerasi pembangunan di daerah investasi tersebut berlangsung. Ditegaskan keharusan tersebut akan mendorong pendistribusian dan pemerataan perekonomian di daerah dapat membawa manfaat bagi masyarakat setempat,” ucap Bahlil.

Bahlil juga menegaskan, investasi tidak hanya berkaitan dengan pelaku usaha besar atau asing, tetapi juga Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut sesuai amanah Presiden RI Joko Widodo untuk memberdayakan dan meningkatkan UMKM.

Saat ini, BKPM mendorong kemitraan pengusaha asing maupun nasional yang berinvestasi agar dapat bermitra dengan pengusaha di daerah dan UMKM.

Ketua Harian Komite PED Jabar Ipong Witono menilai, inovasi BKPM dalam mewujudkan investasi di daerah, akan memberikan dampak bagi perekonomian Jabar.

"Pemulihan ekonomi di Jabar akan membawa dampak pada pemulihan ekonomi nasional. Program padat karya akan menguatkan struktur daya beli masyarakat yang saat ini rapuh," kata Ipong Witono.