Network
Wakil Ketua Komite Pengendalian Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) itu menuturkan sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, tujuan dan arah kebijakan penanganan Covid-19 tetap konsisten.
Namun, strategi dan manajemen di lapangan disesuaikan dengan masalah dan tantangan yang ada.
"Pengetatan dan pelonggaran mobilitas masyarakat, misalnya, harus dilakukan paling lama setiap minggu, dengan merujuk kepada data-data terkini," ujarnya.
Menurut Luhut, langkah pengetatan dan pelonggaran mungkin kerapkali dibaca sebagai kebijakan yang berubah-ubah, atau sering dibaca sebagai kebijakan yang tidak konsisten.
Namun, justru itulah yang harus dilakukan untuk menemukan kombinasi terbaik antara kepentingan kesehatan dan kepentingan perekonomian masyarakat.
Baca Juga: PPKM Jawa-Bali Berlanjut Hingga 20 September, Ini Aturan Yang Dilonggarkan
"Karena virusnya yang selalu berubah dan bermutasi, maka penanganannya pun harus berubah sesuai dengan tantangan yang dihadapi," katanya.
Sebagai mantan anggota militer, Luhut menuturkan penanganan Covid-19 di Indonesia tak berbeda dengan operasi militer.
"Operasi militer pun selalu melakukan perubahan-perubahan agar tidak bisa dibaca musuh. Kita membaca bagaimana sifat varian delta ini dan kita juga melakukan perubahan strategi kita untuk menghadapi itu.
Itu sebabnya mungkin kenapa kita bisa cepat membuat perbaikan-perbaikan di Indonesia. Bukan tidak ada konsistensi, tapi kita menyesuaikan, melihat sifat-sifat ini dan pengalaman-pengalaman di negara lain," tutup Luhut. ***
