Network
CERDIKINDONESIA - Jaringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko) menyoroti dengan keras realisasi belanja dana hibah tahun anggaran 2020 yang diperuntukkan kepada lembaga non nirlaba yang dengan jumlah yang fantastis yakni mencapai Rp 9,5 Miliar yang sama sekali tidak menguntungkan masyarakat di akar rumput.
Baca Juga: SIMAK BAIK-BAIK! Cara Dapat Bansos BST Rp300 Ribu Pakai Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Jang-Ko menilai peruntukkan bansos tersebut tidak memiliki skala prioritas sebagai biaya penanggulan covid-19 yang telah mendera wilayah Indonesia khususnya Aceh selama 10 bulan terakhir. Sebab, dari 100 lembaga penerima bantuan hibah tersebut tidak tepat sasaran.
“ Jang-Ko menilai, Gubernur seperti sedang membangun kelompoknya sendiri, kucuran dana yang besar itu tidak akan berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat Aceh, hanya program populis yang tidak efeketif sama sekali,”. Demikian disampaikan Divisi Kebijakan Publik dan Anggaran JAringan Anti Korupsi Gayo (Jang-Ko), Saradi Wantona di Takengon, Rabu 13 Januari 2021.
Ia menilai bantuan hibah yang kerap dikucurkan, tidak pernah betul-betul menyentuh kebutuhan masyarakat kecil.
Dengan adanya informasi realisasi dana hibah yang telah dikucurkan oleh pemerintah Aceh pada tahun 2020 ini membuktikan bahwa pemerintah Aceh tidak pernah serius dalam menangani dan mengatur kepentingan masyarakat luas.
“Bagi kami pemerintah Aceh abai dan tidak peduli pada kepentingan masyarakat kelas bawah, kita bisa lihat bagaimana amatirannya Gubernur mengelola Aceh ini hanya dengan bagi-bagi bansos yang tidak memiliki sasaran yang jelas,”. Ungkap Saradi.
Untuk diketahui pemerintah Aceh melalui keputusan Gubernur Aceh No 426/1675/2020 Tentang Penetapan Penerima dan Besaran Dana Hibah Kepada Badan Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 19 Provinsi Aceh Tahun 2020 sebanyak Rp. 9.597.000.000.
Saradi melanjutkan, sebagai contoh kasus di Wilayah Tengah Aceh, yakni, Aceh Tengah, Bener meriah, dan Gayo Lues yang merupakan sentra penghasil kopi mengalami paceklik yang berat dengan merosotnya harga kopi sejak pandemi covid-19 melanda dunia.
Seharusnya, Pemerintah Aceh melihat persoalan ini dengan serius dan memberikan stimulus pembiayaan untuk membantu petani-petani kopi di wilayah Tengah Aceh.
“Sekarang ini harga kopi anjlok nyaris 60 persen, pendapatan masyarakat menurun drastis, daya beli masyarakat menurun hampir kita temui di setiap wilayah,”. Tambahnya.
Baca Juga: SPOILER ONE PIECE Chapter 1001 Dirilis! Pertempuran Monster Dimulai, Luffy dan Kid Lakukan Hal ini
Jang-Ko menyimpulkan, bahwa pemerintah ternyata memang abai terhadap persoalan masyarakat kecil. Sebab, sampai saat ini kejelasan terhadap skema bantuan untuk petani-petani di wilayah Tengah hanya sebatas omong kosong belaka dan tidak pernah ada realisasinya.
Baca Juga: MULIA! Cita-Cita Ulama Syekh Ali Jaber yang Belum Terwujud, Cetak Sejuta Penghafal Al-Quran
Berdasarkan data yang dirilis dari situs setda acehprov, jumlah masyarakat petani yang memiliki usaha perkebunan kopi ditaksir mencapai 78.624 KK yang tersebar ditiga Kabupaten yakni, Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Dengan luas lahan mencapai 101.473 Ha dengan total produksi sebanyak 61.761 ton per tahun atau dengan rata-rata produksi 773 ton/hektar.
Berdasarkan data yang tersedia jumlah produksi kopi untuk wilayah Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah adalah 66,249,275 ton/tahun. Dengan perkiraan produksi sebanyak 5.520,77 ton.
Estimasi realisasi berdasarkan data dinas perdagangan Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah dalam kurun Januari-April 2020 sebanyak 22,083 ton. Sedangkan belum terealisasi yang dihitung dari bulan Mei-Desember 2020 adalah sebanyak 44,160 ton.
Jang-Ko menyimpulkan, bahwa pemerintah ternyata memang abai terhadap persoalan masyarakat kecil.
Baca Juga: AWAS! Kenali Gejala Anak Terpapar Virus Corona, Berikut Ini 5 Gejala Utama Anak Terinfeksi Covid-19
Sebab, sampai saat ini kejelasan terhadap skema bantuan untuk petani-petani diwilayah Tengah hanya sebatas omong kosong belaka dan tidak pernah ada realisasinya.***
