Network
CerdikIndonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengapresiasi para kepala daerah yang telah merealisasikan anggaran melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020. “Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada rekan-rekan kepala daerah yang telah mengalokasikan atau merealisasikan anggaran sesuai NPHD,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Analisa dan Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 secara virtual dari Ruang Rapat Mendagri, Jakarta, pada Rabu, (30/09/2020).
Baca Juga: Mendagri Berhentikan Plt. Bupati Buton Utara, Apa Sebabnya?
Berdasarkan data Kemendagri, hingga saat ini realisasi NPHD untuk KPU Daerah tingkat Provinsi sudah mencapai 100%, sedangkan untuk KPU Kabupaten/Kota baru mencapai 99.16%. Demikian juga halnya untuk NPHD bagi Bawaslu Daerah. “Sudah teralokasikan sebanyak 100% untuk 9 provinsi, sementara untuk kabupaten dan kota itu sebanyak 98.94%,” imbuh Mendagri.
Baca Juga: Peneliti Undip Kembangkan Pakan Berkualitas Untuk Tingkatkan Produksi Kalkun
Namun, Mendagri menyayangkan realisasi NPHD pengamanan untuk TNI-Polri yang masih di bawah realisasi KPU dan Bawaslu Daerah. Untuk 9 provinsi, persentase realisasi NPHD bagi pengamanan sudah mencapai 75.47%, sedangkan untuk kabupaten/kota persentasenya baru mencapai 73.11%. Dari catatan tersebut, baru 5 provinsi yang sudah 100% merealisasikan NPHD untuk pengamanan, yaitu Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Sementara 4 (empat) provinsi lainnya: Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara, dan Kepulauan Riau belum mencapai 100%.
Baca Juga: Pakar Lingkungan Undip Tekankan Pentingnya Iptek Untuk Jaga Ketersediaan Air Tawar, Apa Sebabnya?
“Ini saya minta untuk pejabat Kalsel, Pelaksana Tugas (Plt.) ini, Sulut Penjabat Sementara (Pjs.) dari Kemendagri, Kaltara juga dari Kemendagri, dan Kepri juga dari Kemendagri, saya minta betul untuk segera dituntaskan, karena ini sudah masuk tahapan inti,” ujar Mendagri.
Mendagri menjelaskan, pengamanan dalam pelaksanaan Pilkada bukan hanya pada saat tahapan kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara, tapi sudah dimulai sejak awal tahapan, termasuk upaya cipta kondisi untuk mengamankan melalui pendekatan dengan semua pihak.
Baca Juga: Ini Pandangan Sejarawan UGM Terkait Penayangan Film G30SPKI, Masyarakat Sudah Cerdas
